KPU: 99 Persen Surat Suara Pemilu 2024 Telah Disortir dan Dilipat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik 5.741.127 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilu 2024 di seluruh Indonesia. Pelantikan tersebut dilakukan secara daring dari 71.000 tempat.

"Anggota KPPS yang dilantik sebanyak 5.741.127 seluruh Indonesia dan pelantikan pada hari ini diselenggarakan pada 71.000 tempat untuk 820.161 TPS," kata Ketua KPU, Hasyim Asy'ari di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Hasyim menerangkan, jutaan anggota KPPS yang telah dilantik akan mendapatkan bimbingan teknis pelatihan (Bimtek) di setiap TPS yang akan diwakili oleh KPPS. Hal tersebut diharapkan agar petugas TPS dapat paham teknis pada saat pencoblosan.

Bimbingan teknis akan dilakukan mulai hari ini, kemudian pada 26 Januari dilanjutkan dengan 27 Januari 2024.

"Ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya yang dilatih atau diikutsertakan dalam bimbingan teknis hanya satu orang mengapa kemudian 7 orang ini dilatih semua," tutur Hasyim.

"Tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Selain itu juga kalau tujuh orang ini dilatih maka juga ada kesempatan bagi tujuh orang ini saling mengingatkan pemahaman dan juga kemampuan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS," sambungnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memastikan, pihaknya akan sangat serius memperhatikan kondisi kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024. Pasalnya, berkaca pada periode sebelumnya, tidak sedikit dari petugas yang meninggal akibat kelelahan bekerja.

"KPU mengambil kebijakan para petugas KPPS itu usianya paling tinggi adalah 50 tahun, kemudian dalam kondisi sehat. Nah untuk kondisi sehat ini yang kemudian ikut memberikan kontribusi adalah pemerintah daerah setempat melalui pemeriksaan terhadap petugas," kata Hasyim kepada wartawan usai Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Merlynn Park Hotel Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Hasyim melanjutkan, selain pemeriksaan kesehatan, petugas KPPS juga akan diberi jaminan sosial. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Instruksi presiden ini ditunjukkan kepada para para menteri, kepada kepala daerah, bupati/wali kota seluruh Indonesia yang pada intinya jenis pekerjaan yang diberikan jaminan sosial adalah penyelenggara Pemilu yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah," jelas dia.

Hasyim menambahkan, KPU bersama Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan BPJS kesehatan juga melakukan pelacakan terhadap kondisi kesehatan petugas KPPS. Dia berharap, dengan upaya yang lebih serius maka tidak ada dari mereka yang menjadi korban di Pemilu 2024.

"Antara langkah-langkah kebijakan yang diambil KPU, hal ini dipersiapkan untuk petugas KPPS di seluruh Indonesia," kata Hasyim.

Pada Pemilu 2019, terdapat sekira 800 petugas KPPS dari seluruh Indonesia telah gugur. Hasil evaluasi KPU menyebut, mereka yang mengalami kecelakaan kerja dikarenakan berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit bawaan (Comorbid).

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat tiga peringkat comorbid tertinggi yang menjadi penyebab petugas KPPS menjadi korban, pertama adalah serangan jantung, yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes.