Ganjar Sepakat dengan Wapres, Dorong Bawaslu Tindak Penyalahgunaan Bansos untuk Kampanye

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan, sudah memprediksi pembagian bantuan sosial (bansos) akan menuai kontroversi lantaran kerap dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.

"Ya saya kemarin sudah bicara, pasti akan terjadi sesuatu politisasi dari seluruh fasilitas yang ada. Maka, para pejabat mesti paham betul kapan melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, dan kapan berkampanye, sehingga tidak memanfaatkan (bansos) seperti itu," kata Ganjar di Ruteng, Manggarai, NTT, Jumat (26/1/2024).

Oleh karena itu, ia menyatakan sepakat dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa penyalahgunaan bansos untuk kampanye harus ditindak tegas oleh Bawaslu.

"Kalau Pak Wapres bilang seperti itu, maka penting buat saya untuk ditindaklanjuti (Bawaslu) dari semua yang dilaporkan masyarakat, sehingga pemilu kita harapkan bisa damai," pungkas Ganjar.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyebut, soal salam dua jari dari mobil Presiden Joko Widodo saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024), adalah urusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, Bawaslu lebih berwenang menilai apakah adakah hal yang dilanggar, daripada dirinya. "Ya termasuk itu (salam dua jari) juga nanti urusan Bawaslu saja," kata Ma'ruf di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Selain itu, terkait kasus lain yakni adanya bantuan sosial (bansos) beras Bulog yang bergambar Prabowo-Gibran, Ma'ruf menyerahkan pada Bawaslu.

Dia mempersilakan masyarakat untuk melaporkan ke Bawalu. "Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, Bawaslu lembaga yang berwenang untuk menilai akan menindaklanjuti laporan tersebut, apakah ada atau tidaknya pelanggaran. "Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak," pungkas Ma'ruf Amin.