Orasi Kampanye Terbuka Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid Singgung Bansos dan Kesejahteraan

Yenny tidak ingin para penguasa dan pejabat dapat meruntuhkan Indonesia sehingga perlu kebersamaan menjaga alam demokrasi. Dia ingin seluruh masyarakat Indonesia hidup makmur sehingga perlu memilih pemimpin yang peduli masyarakat.

"Saya ini jelek-jelek anak presiden, tapi saya ingin semua, anak tukung becak, mau anak tukang minuman, anak tukang parkir, semua boleh hidup makmur di negara kita," tutur Yenny.

Sebelumnya beredar di sosial media X foto beras Bulog yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo-Gibran.

Beras itu diduga merupakan Cadangan Beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md, menegaskan bansos yang diberikan pemerintah kepada warga bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan kewajiban negara.

"Bansos tidak bisa dianggap bantuan dari pemerintah, tetapi bantuan dari negara. Bansos itu kewajiban konstitusi terhadap rakyat," tegas Mahfud Md pada acara Tabrak Prof, dikutip Rabu (24/1/2024).

Mahfud memaparkan, bansos adalah kewajiban konstitusi sesuai dengan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada amanat konstitusi di pasal tersebut, kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar."Jadi bukan kemurahan hati pemerintah," ucap Mahfud.

Mahfud tidak membantah ada bansos yang tak tepat sasaran. Ini dikarenakan administrasi kependudukan yang belum baik. Karena itu, Ganjar-Mahfud akan memperbaiki agar datanya valid serta presisi, supaya tidak salah sasaran.

Selain itu, Mahfud menyerahkan masyarakat untuk menilai atas netralitas pejabat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres 2024.

Yang jelas, tegas Mahfud, pilpres adalah momentum bagi rakyat untuk memberi pengadilan dengan memilih pemimpin yang mereka yakini dapat menyelamatkan Indonesia.

"Ya biar masyarakat menilai. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini, pada tanggal 14 Februari berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan yang sesuai hati nurani," kata Mahfud.