Haul Muassis, Kiai dan Ulama Doakan Ganjar-Mahfud Jadi Pemimpin Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Suasana keharuan dan kekhusyukan menyelimuti Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Pusat Klender saat Haul Muassis dan Maulid Nabi bersama ratusan jamaah yang berkumpul dalam doa bersama dan ikhtiar untuk menguatkan fondasi demokrasi di Indonesia. Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Pusat Klender, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Pusat, KH Arif Fahrudin, menyampaikan kesan luar biasa mengenai partisipasi Ulama, Kiai, dan santri dalam kontestasi politik Pemilihan Presiden 2024. Ia menggambarkan politik sebagai ijtihad politik, sebuah usaha keras untuk memilih pemimpin terbaik yang akan mengurus negara dan agama.

"Ini suatu negara, maka wajar kalau Kiai, santri berijtihad menurut mereka untuk memilih pemimpin yang terbaik karena pemimpin yang terpilih nanti akan mengurusi negara dan ngurusi agama itu jadi antusiasnya tinggi sekali," kata Arif, Jumat (2/2/2024).

Dalam acara ini para Ulama dan Kiai mengajak masyarakat untuk merenung dalam doa dan merangkai ikhtiar sebagai upaya bersama menghadapi perjalanan demokrasi.

Arif Fahrudin juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi etika dalam demokrasi, menyatakan bahwa hukum dan akhlakul karimah harus selaras. Ia menggambarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai sosok nasionalis religius yang memadukan kecakapan, kebersihan, dan akhlak mulia.

"Sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sosok yang panutan, tidak pernah neko-neko. Beliau sosok nasionalis yang religius. Secara contoh role model itu bangsa kita, rakyat kita, itu meniru beliau bersih sat set ya cekatan, nah itulah yang dibutuhkan oleh bangsa kita," ungkap Arif.

Arif kembali menekankan pentingnya keselarasan antara hukum dan akhlakul karimah, bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki etika yang baik, kemampuan dalam menangani masalah kebangsaan dan keumatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai landasan demokrasi yang berkualitas.

"Demokrasi harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, kita tidak boleh menabrak hukum, selain berdasar koridor yang berlaku kita hidup harus berdasarkan etika akhlakul karimah," kata Arif.