Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Politikus NasDem, Ahmad Sahroni mengingatkan agar aparatur negara tetap menjaga netralitas terlebih masa kampanye Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan selesai.
Hal ini menyikapi adanya dugaan dan narasi intimidasi di sejumlah wilayah.
Baca Juga
“Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan. Justru kalau kalian melakukan itu, kalian mencoreng komitmen netralitas Kapolri. Dan ini sayang sekali karena masa kampanye sebentar lagi. Jangan nodai track record netralitas Polri yang sudah bagus,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).
Advertisement
Di sisi lain, soal banyaknya sivitas akademia mengeluarkan sikap, menurut dia jika memang ada yang mendapatkan tekanan, sebaiknya segera lapor.
“komitmen Kapolri dan Panglima TNI jelas, bahwa TNI-Polri itu netral dan tidak akan terlibat politik praktis. Jadi laporkan saja, enggak usah takut, pasti para oknum akan ditindak oleh pimpinannya,” ungkap Sahroni.
Dia pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
“Ini sudah detik-detik menuju hari pencoblosan. Dinamika pasti semakin panas dan banyak pihak-pihak yang berusaha memprovokasi. Jadi sebisa mungkin jangan terpancing, kita tetap jaga suasana damai,” tutup Sahroni.
Jelang Pencoblosan, Rektor UKI Serukan Pemilu Damai
Jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari, sejumlah sivitas akademia memberikan himbauan untuk terus menjaga semangat demokrasi di Indonesia.
Kini datang dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) memberikan himbauan kepada seluruh stakeholder.
Dipimpin Rektor UKI, Dhaniswara K Harjono mengajak semua kalangan untuk menciptakan Pemilu yang damai.
“Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam Pemilihan Umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).
Pihaknya mengimbau kepada pejabat penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok/golongan atau partai politik tertentu.
“Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” ungkap Dhaniswara.
Pihaknya juga mengajak masyarakat dan sivitas akademika untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara,” jelasnya.
Advertisement
Independen
Dhaniswara mengingatkan, posisi UKI independen. Tidak ada tekanan atau dorongan dari siapapun juga dalam mengeluarkan pernyataan sikap ini.
Dia mengingatkan, hukum adalah panglima tertinggi di negara ini.
“Namun, diatas hukum ada etika yang juga harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Termasuk dalam berpolitik ada etika yang harus ditaati oleh semua pihak,” kata Dhaniswara.