JK Kritik soal Pembagian Bansos Jelang Pemilu, Sebut Sarat Muatan Politis

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Indonesia ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, mengkritik bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, aksi berbagi bansos di tempat umum merupakan hal melanggar aturan. Sebab pada dasarnya Bansos harus diberikan kepada Masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan bukan secara random di jalan atau pun di pasar-pasar. 

“Memberikan Bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tapi caranya harus benar jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar dan tempat umum,” kritik pria krib disapa JK ini seperti dikutip dari siaran pers diterima, Rabu (7/2/2024). 

JK menjelaskan, aturan yang benar seharusnya bansos dibagikan oleh kepala desa atau camat. Sebab jika yang membagikan tidak mengetahui siapa penerima sesungguhnya maka dapat berpotensi salah sasaran.

“Kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh,” yakin JK.

Selain mengkritik terkait metode, JK juga menganggap timing pemberian sebelum Pemilu sangat penuh muatan politis. Dia pun mengaku bingung, mengapa pembagian bansos harus dipaksakan sebelum tanggal 14 Februari 2024 dan bukan setelahnya saja.

“Mengapa tidak di tanggal 20 Februari 2024 saja?” heran JK menandasi.