Praktisi: Isu Pendidikan Tak Banyak Disinggung di Debat Capres, Upah Guru dan Kebocoran Dana Disorot

Liputan6.com, Jakarta - Co-Founder Cetta Online Class Ali Akbar mengatakan ketiga pasangan calon presiden dalam debat kelima Pemilu 2024, Minggu, 4 Februari 2024 lalu menurutnya belum membahas secara spesifik pendidikan yang mempersiapkan masyarakat, khususnya anak muda menuju Indonesia emas 2045.

"Soal kesejahteraan guru, beberapa pengajar di Cetta mengatakan hal yang sama, guru honorer yang mengajar di sekolah pendapatannya jauh di bawah UMR, padahal di Jepang persentase pengeluaran tahun 2020 untuk pendidikan sebesar 7.31% dari government expenditure, Jerman tahun 2019 hanya 11% government expenditure, Jerman bisa bikin kuliah gratis bahkan untuk mahasiswa asing, sementara di Indonesia persentase sampai 4 kali lipat atau sekitar 20%, ada ketimpangan dari bobot pembiayaan pendidikan di Indonesia,” kata Ali.

Ali menambahkan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipandang sebagai cost, tapi harus sebagai investasi. Artinya, untuk anggaran gaji tenaga pengajar seperti guru tidak boleh pelit.

Menurut Anies, ketika guru mendapat gaji yang cukup, mereka bisa lebih fokus berkonsentrasi atau berpikir.

"Saya sepakat pemerintah idealnya perlu memastikan dosen dan tenaga pengajar tidak mendapat tugas yang melebihi kewenangan agar bisa fokus pada kualitas pengajaran. Benar itu, dosen dan guru gak boleh dibebankan persoalan administrasi,” ujar Ali.

Kemudian tanggapan untuk capres Prabowo Subianto, Ali mengatakan bahwa adanya keharusan untuk mengkaji sistem pendidikan melalui audit pengeluaran.

Menurutnya, banyak sekali kebocoran dana yang diturunkan sampai pada tingkat kabupaten dan ini masalah mental dan budaya.

"Lalu untuk pernyatan capres 03, ketika dia menceritakan bertemu pengajar yang bergaji Rp300 ribu, langsung diminta dikasih UMP Jawa Tengah ditambah 10%, saya setuju dengan keduanya, bahwa gaji guru tidak boleh kecil, karena pendidikan adalah investasi jangka panjang seperti yang dikatakan pak Anies, namun sebelum ke sana kita perlu meninjau pengalokasian dana pendidikan,” ujar Ali.

Ali berpandangan alokasi yang baik harus mendahului bahasan tentang kebocoran dana seperti yang diungkapkan pak Prabowo, “yang tidak bocor saja persentasenya dananya tidak beres,” katanya.

"Bu Sri Mulyani juga kaget dana pendidikan 2023 sampe 600 triliun, tertinggi sepanjang sejarah, tapi orangtua para pelajar di jakarta, sebagai pemegang keputusan terkuat, lebih percaya sekolah swasta daripada negeri, ini terlihat, anak anak berprestasi semua dari sekolah swasta bukan negeri, contohnya Mischka Devon bersekolah di PENABUR Secondary Kelapa Gading (PSKG),” kata Ali.

Sementara itu, terkait dana pendidikan, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Andin Hadiyanto mengungkapkan target penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan untuk periode 2023 naik menjadi 7.000 orang, atau bertambah 1.336 dari realisasi 2022 sebanyak 5.664 orang. Target ini bertambah seiring dengan adanya tambahan dana abadi mencapai sekitar Rp20 triliun pada 2022.

"Terkait dana pendidikan ini, saya punya cerita menarik, teman-teman saya yang mendapat dana LPDP untuk sekolah di Eropa dan Amerika, beberapa di antara mereka menggunakan dana ini untuk jalan-jalan, artinya dana ini berlebih,” kata Ali.

Ali menceritakan, temannya yang warga negara Brussel Belgia sewaktu ketika bertemu dengan temannya mahasiswa Indonesia yang sekolah di salah satu negara di Eropa.

"Teman saya yang asli orang Belgia bilang bahwa teman saya, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Eropa menghabiskan waktu untuk jalan-jalan keliling Eropa selama 2 tahun sebanding dengan waktu 23 tahun teman saya yang asli orang Brussel, betapa miris saya mendengar celotehan ini,” ujar Ali.