KPU Pastikan Pemilu pada 14 Februari 2024 Lebih Inklusif dan Ramah Disabilitas

Liputan6.com - Memilih untuk Indonesia #PemiluDamai2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengemban tugas dan tanggung jawab besar untuk memastikan setiap periode pemilihan umum (Pemilu) berjalan melalui proses demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Pemilu Serentak 2024 kali ini akan memilih sosok dan figur-figur yang diharapkan sepenuhnya dapat melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat.

Selain memilih para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten dan kota, pemilu 2024 sangat penting karena memilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan mengemban tugas menjadi pimpinan tertinggi Indonesia untuk lima tahun ke depan.

KPU RI menegaskan pemilu serentak yang akan digelar 14 Februari 2024 dipastikan akan lebih inklusif. Artinya, seluruh masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam dan luar negeri akan terlayani untuk memberikan hak pilihnya. Termasuk layanan yang ramah disabilitas. Tujuannya tentu agar pemilih disabilitas akan dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara dengan senyaman dan sebebas mungkin tanpa tekanan.

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menyampaikan pemilihan umum 2024 dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Kesetaraan ini mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara tanpa memandang latar belakang sepanjang memenuhi persyaratan.

“Pemilu 2024 diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan disabilitas,” kata Betty Epsilon Idroos.

Peraturan KPU 22 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih telah mengamanatkan beberapa syarat menjadi pemilih. Pertama adalah warga negara Indonesia, genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara.

Kemudian pemilih adalah mereka yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di  wilayah NKRI yang dibuktikan dengan KTP-el/KK, serta tidak sedang menjadi prajurit TNI dan anggota Polri.

Sementara hak penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 dimulai dari hak untuk didaftar sebagai pemilih, hak atas informasi tentang pemilu, hak atas TPS yang aksesibel, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi anggota legislatif, menjadi presiden dan wakil presiden, serta menjadi kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota, dan hak menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.