Liputan6.com, Jakarta - Dalam momentum kampanye akbar terakhir di Taman Kamboja, Banjarmasin, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, menegaskan komitmen partainya pada integritas dan akuntabilitas tinggi bagi semua kader yang terpilih menjadi anggota legislatif.
Said Salahudin memberikan jaminan bahwa tidak satu pun wakil rakyat dari Partai Buruh akan terlibat dalam korupsi, kolusi, dan pelanggaran hukum lainnya, sebuah langkah progresif menuju pemerintahan yang bersih dan transparan.
Baca Juga
"Partai Buruh menjamin, semua wakil rakyat kami akan menjalankan amanah dengan penuh integritas. Kami tidak akan toleransi terhadap korupsi, kolusi, atau pelanggaran hukum lainnya," ujar Said Salahudin di hadapan ribuan pendukung, Sabtu (10/2/2024).
Advertisement
Dalam rangka memastikan janji ini terlaksana, Partai Buruh telah menetapkan 13 Platform Perjuangan yang menjadi pedoman kerja legislatif partai. Platform ini tidak hanya sebagai panduan, tapi juga sebagai benteng yang mengatur dan membatasi tindakan setiap anggota legislatif Partai Buruh, memastikan mereka tetap pada jalur yang benar dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Setiap anggota legislatif Partai Buruh harus tunduk dan menjalankan 13 Platform Perjuangan ini. Tidak ada toleransi bagi mereka yang menyimpang. Sistem partai kami dirancang untuk menjaga disiplin dan integritas," tambah Said.
Adapun ketigabelas platform tersebut meliputi kedaulatan rakyat, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, jaminan sosial, kedaulatan pangan dan reforma agrarian, upah layak, pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat, hubungan industrial, lingkungan hidup, HAM, dan masyarakat adat, perlindungan Perempuan dan anak-anak, pemberdayaan disabilitas, perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.
Constituent Recall
Dalam hal ini, salah satu inovasi yang diusung Partai Buruh adalah penerapan mekanisme Constituent Recall, sebuah sistem yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk 'menarik' wakilnya jika terbukti melakukan pelanggaran atau menyimpang dari platform partai. Ini adalah bentuk akuntabilitas langsung dari wakil rakyat kepada pemilihnya, memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar berkomitmen pada nilai dan prinsip Partai Buruh yang dapat bertahan.
"Constituent Recall adalah bukti komitmen kami pada transparansi dan akuntabilitas. Rakyat yang memberikan suara memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas, dan kami serius dalam menerapkan prinsip ini," jelas Said Salahudin.
Melalui sistem yang ketat dan mekanisme yang transparan ini, Partai Buruh berharap untuk memimpin perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Dengan pemilu 2024 yang semakin dekat, Partai Buruh mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung dalam gerakan mereka menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani kepentingan rakyat.
"Kami berada di ambang perubahan besar untuk Indonesia. Dengan dukungan rakyat, kami akan mewujudkan visi negara sejahtera yang dinikmati oleh semua," tutup Said Salahudin.
Advertisement