Bawaslu DKI Gelar Patroli Cegah Politik Uang Saat Masa Tenang Pemilu 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/10/2022). (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menggelar patroli untuk mencegah terjadinya politik uang saat masa tenang Pemilu 2024.

"Seluruh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 44 kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di 267 kelurahan melakukan patroli untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha, Minggu (11/2/2024).

Wujudkan Pilkada Demokratis dan Jurdil, Bawaslu DKI Gelar Pelatihan Saksi Cagub-Cawagub

Dalam patroli ini, Bawaslu melibatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang tersebar di 30.766 TPS di enam wilayah.

"Seluruh jajaran Bawaslu Kota bersama-sama PKD dan melibatkan Pengawas TPS yang ada di setiap RT/RW akan memastikan patroli pengawasan anti politik uang sampai ke gang-gang dan lorong-lorong permukiman warga di Jakarta," kata dia.

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu DKI Jakarta, Sakhroji menambahkan, patroli pengawasan politik uang tak hanya dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD, melainkan juga petugas Pengawas TPS.

"Dalam Bimbingan teknis (Bimtek) PTPS sudah disampaikan bahwa mereka akan membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan di TPSnya, termasuk pelanggaran adanya politik uang," kata dia.

Apabila ditemukan pelanggaran politik uang, maka PTPS bisa melaporkannya ke jenjang yang berada di atasnya atau melalui WA Center.

"Tentunya laporan yang akan disampaikan tidak asal-asalan, tapi jelas kronologis seperti apa dan lainnya," kata Sakhroji. Dilansir dari Antara.

Mulai besok, 11 Februari 2024 pemilu memasuki masa tenang. Meski begitu, potensi pelanggaran pemilu masih besar, khususnya politik uang dan pelanggaran alat peraga kampanye atau APK. Lalu bagaimana langkah Bawaslu ? Berikut cuplikan jawaban komisione...

2 dari 2 halaman

Cegah Serangan Fajar

Ilustrasi Politik Uang (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu DKI Jakarta Burhanudin menuturkan pihaknya juga akan melakukan patroli menjelang pencoblosan guna mencegah terjadinya "serangan fajar" oleh peserta Pemilu 2024.

"Pada Selasa malam (13/2), kita akan ajak teman-teman media untuk turun bersama patroli untuk memastikan wilayah Jakarta tak ada politik uang," katanya.

Pihaknya sudah mengidentifikasi bahwa biasanya politik uang terjadi menjelang pemungutan suara. "Nah, kita akan patroli mulai Selasa malam hingga Rabu pagi (14/2)," kata Burhanudin.

Dalam kegiatan itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha bersama anggota Bawaslu secara simbolis melepas Pengawas TPS untuk melakukan patroli di masa tenang Pemilu, termasuk untuk mencegah terjadinya politik uang.

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Bawaslu DKI Jakarta
Politik Uang
Masa Tenang Pemilu