Sutradara dan 3 Pemeran di Film Dirty Vote Dipolisikan, Mahfud: Paling untuk Imbangi Situasi

Sebelumnya, sejumlah advokat yang tergabung dalam Lingkar Nusantara (Lisan) juga melaporkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ke Bawaslu. Laporan tersebut dilayangkan karena dianggap melanggar aturan masa tenang pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Lisan, Ahmad Fatoni, mengatakan komentar Cak Imin atas film tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk aktivitas kampanye.

Komentar Cak Imin yang dimaksud Advokat Lisan ini adalah cuitan Cak Imin di media sosial 'X', yang juga mengunggah potongan film Dirty Vote dengan keterangan "Ada yang sudah nonton?".

"Kenapa kita buat laporan ke Bawaslu karena status tersebut di-upload pada tanggal 12 Februari, hari Minggu, di mana itu masih dalam masa tenang," kata Fatoni kepada wartawan di Bawaslu, Jakarta.

Terlebih, Fatoni menilai, film yang diunggah di Youtube tersebut di dalamnya juga mengandung ungkapan yang menyudutkan paslon lain. 

"Padahal diketahui dalam masa tenang itu tidak boleh ada aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun. Jangankan kampanye negatif, kampanye positif pun tidak boleh. Jadi kami menduga ini sudah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pak Muhaimin Iskandar," ungkapnya.

Selain Cak Imin, Advokat Lisan juga melaporkan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang mendukung paslon 01 ke Bawaslu. Meski begitu, Advokat Lisan melaporkan karena JK dianggap membangun narasi negatif saat masa tenang pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Korwil Lisan Banten Alexander Waas menyayangkan pernyataan JK yang dinilai membuat gaduh dan memperkeruh situasi politik di masa tenang pemilu 2024. 

"Pada dasarnya kami menghormati beliau sebagai tokoh bangsa, namun di masa tenang seperti sekarang ini semua pihak harus bijaksana karena masa kampanye telah usai, tidak perlu membangun narasi-narasi untuk menguntungkan atau merugikan paslon manapun," kata Alexander.

Wakil Presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai luar biasa soal film dokumenter Dirty Vote. Film ini diketahui mengungkap sejumlah dugaan kecurangan dalam pemilu 2024.

"Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25 persen, karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung. Kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," kata JK di kediamannya, Senin (12/2/2024).

"Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak, mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, tapi bagi pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya. Jadi okelah, baguslah untuk meringankan kita bahwa demokrasi seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna," sambungnya.

Lalu, terkait dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menyebut film tersebut merupakan fitnah, menurut JK, apa yang disampaikan itu harus bisa menunjukkan data atau bukti dari apa yang dikatakannya.

"Semua data dulu keluar baru komentar. Kan tidak ada hanya pidato saja, semua ada datanya, angka-angka, tanggal-tanggalnya, semua lengkap. Jadi ini memberikan, boleh saja mengatakan fitnah, tapi yang mana? Karena semua data," ujar Jusuf Kalla.