PSI Persilahkan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dikritik: Mumpung Belum Jalan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa program makan siang gratis akan segera direalisasikan setelah Prabowo-Gibran nantinya resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

“Pak Prabowo harapannya akan lebih cepat lebih baik, karena rakyat juga mengharapkan program makan siang gratis bisa direalisasikan secepatnya,” kata Muzani kepada awak media, Jumat (16/2).

Namun demikian, Muzani tidak bisa memastikan kapan waktu pastinya program itu terealisasi. Sebab yang terpenting adalah proses keterpilihan secara resmi dahulu oleh KPU nanti.

“Ya, Pak Prabowo akan dilantik dulu sebagai presiden akan ditetapkan oleh KPU di bulan Maret. Setelah itu beliau akan dilantik pada 20 Oktober,” kata dia.

“Nanti setelah itu kita akan mulai membicarakan tentang skema dan sistematika bagaimana menjalankan program, apa yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi awalan-awalan dari program Pak Prabowo,” tambahnya.

Belakangan, program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran itu kembali ramai dibicarakan di media sosial. Narasi yang beredar menyebut program unggulan Prabowo-Gibran itu baru mulai dilaksanakan pada 2029.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno membantah rencana pemangkasan subsidi energi termasuk subsidi BBM untuk realisasi program makan gratis.

"Enggak seperti itu. Kita punya subsidi energi tahun lalu Rp500 triliun, tahun ini Rp350 triliun, dari total subsidi energi itu terbesar porsinya adalah untuk subsidi Pertalite dan subsidi LPG 3 kg, itu terbesar," ujar Eddy saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (16/2).

Eddy menuturkan, jika melihat pemanfaatan subsidi BBM yaitu Pertalite, maka subsidi tersebut justru banyak yang tidak tepat sasaran.

"Yang hari ini membeli Pertalite, membeli LPG 3 kg itu 80 persen pembelinya adalah kaum mampu, bukan justru mereka mereka yang berhak membeli, yang mampu kan enggak berhak," ujar Eddy.

Kondisi ini yang nantinya akan dievaluasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran nanti jika dinyatakan secara sah terpilih menjadi presiden.

"Kalau ini kita evaluasi, kita tata untuk pemberian subsidinya tepat sasaran, anggaran subsidi energi kan tidak perlu sebesar itu. Jadi tidak ada memangkas BBM," pungkasnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka