Menanti AHY dan Moeldoko Rapat Kabinet Bersama di Istana

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak hadir saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Moeldoko tak tampak di barisan para pejabat negara yang hadir. Padahal, ada sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, hingga kepala lembaga yang hadir dalam pelantikan AHY.

Mereka antara lain, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

AHY dan Moeldoko memang memiliki hubungan yang tak baik karena terlibat konflik di Partai Demokrat. Pada 1 Februari 2021, AHY mengumumkan bahwa kursi kepemimpinannya yang baru diduduki selama 11 bulan ada yang mencoba merebut secara paksa.

Dia menyebut, salah satu aktornya adalah berasal dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini didapatinya 10 hari sebelum tanggal 1 Februari 2021 yang berasal dari aduan kadernya.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY kala itu di kantor DPP Demokrat, Jakarta.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," sambungnya.