Perjalanan Para Pejuang Demokrasi Kawal Suara Untuk Negeri

Salah satunya yang dialami lima personel Polres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah saat mengawal dan mengantarkan logistik Pemilu 2024 untuk dua TPS terpencil di Dusun Ansibong, Desa Pebounang, Kecamatan Palasa. Bersama 14 petugas KKPS, dua pengawas TPS, dan empat petugas ketertiban TPS, mereka harus berjibaku dengan berjalan kaki selama dua hari satu malam agar bisa sampai ke TPS 9 dan TPS 10 di Ansibong. Mayoritas penduduknya bagian dari etnis Lauje, salah satu suku terasing di Sulteng.

Rute menuju dusun di puncak pegunungan itu harus melewati jalan setapak yang tidak bisa disusuri oleh kendaraan roda dua serta menyeberangi sungai yang berarus deras. Seperti dikutip dari website Divisi Humas Mabes Polri, perjalanan menuju lokasi dilakukan pada Minggu (11/2) dalam cuaca kurang bersahabat. Hujan lebat mengawali langkah mereka menembus hutan adat dengan rute jalan setapak yang licin.

Kepala Seksi Humas (Kasihumas) Polres Parigi Moutong Ajun Komisaris J. Turangan menjelaskan, perjalanan hari pertama ditempuh selama 12 jam berjalan kaki menaklukkan tanjakan terjal dan licin. 

"Setelah menginap di hutan selama satu malam, keesokan hari dilanjutkan selama 14 jam dengan berjalan kaki agar sampai ke lokasi tujuan," ujarnya.   

Perjuangan tak kalah berat juga harus dihadapi oleh aparat TNI dan Polri yang mengawal distribusi logistik Pemilu 2024 menuju TPS di empat desa Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Keempat desa tadi adalah Sumieth Pasinaro, Abio Ahiolo, Watui, dan Huku Kecil. Satu-satunya cara untuk menjangkau desa tersebut dilakukan dengan berjalan kaki masuk-keluar hutan menapaki bukit sambil memikul logistik pemilu sejauh sekitar 20 kilometer.

Perjalanan dimulai pada Senin (12/2) dari kantor Kecamatan Elpaputih dengan diantar oleh mobil dinas hingga ke tepi Sungai Nui. Seluruh rombongan terpaksa harus berenang menyeberang aliran sungai sambil tetap memastikan logistik pemilu aman dan tidak rusak. Warga yang ditemui di sepanjang perjalanan turut membantu membawakan logistik pemilu. Untuk Desa Abio Abiolo, rombongan membawa 15 kotak suara dan 3 kantong untuk kebutuhan 3 TPS di sana.

Sementara untuk Desa Sumieth Pasinaro, Watui, dan Huku Kecil yang memiliki masing-masing 1 TPS, rombongan membawakan kebutuhan logistik pemilu yang lebih sedikit. Tiap 1 TPS mendapat 5 kotak suara dan 1 kantong plastik logistik pelengkap. 

"Logistik tadi telah sampai di lokasi sehari setelahnya pada pukul 15.50 WIT," ujar Kapolres SBB, AKBP Dannie Andreas mengutip website Polda Maluku.

Kisah serupa turut dilakoni personel Polres Pulau Buru dan aparat Kodim 156 Namlea saat mengawal logistik pemilu menuju TPS 1 di Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba. Jarak kantor Kelompok Pemungutan Suara di Lolong Guba ke Desa Nafrua sekitar 60 km melewati 6 desa dan 5 anak dusun.

Kapolres Pulau Buru AKBP Nur Rahman mengatakan, rombongan harus berjalan kaki menempuh 19 jam agar tiba di lokasi. 

"Mereka berangkat sejak Minggu (11/2) pukul 8.00 WIT dan baru tiba di Desa Nafrua pada Senin (12/2) pukul 3.00 WIT," ujar kapolres seperti diberitakan Humas Polda Maluku.

Semua logistik pemilu ditutupi plastik agar tidak rusak. Hal yang sama juga dilakukan rombongan pembawa logistik pemilu menuju tiga desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat tiga TPS di Kecamatan Batang Alai Timur dan berada di lokasi terpencil berjarak sekitar 29,1 km.

Ketiga desa itu masing-masing Batu Perahu yang mempunyai 42 pemilih, Aing Bantai (127 pemilih), dan Atiran (72 pemilih). Awalnya perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan roda empat pada Minggu (11/2/2024) pukul 8.00 WITA sejauh 5 km ke Atiran dilanjutkan 8,1 km memakai motor menuju Batu Perahu dan tiba sekitar pukul 13.30 WITA.

Setengah jam kemudian, rombongan kembali bergerak, kali ini  menuju Aing Bantai. Perjalanan 16 km menuju Aing Bantai dilakukan berjalan kaki menyusuri punggung pegunungan melintasi jalan setapak tertutup akar-akar pohon besar. Jalan setapaknya sangat licin dan kerap ditemui batuan besar tajam. Sebelum tiba di perkampungan tujuan sekitar pukul 22.24 WITA, rombongan sempat didera hujan deras.

Menurut Danramil 1002-01/Birayang, Kapten Inf. Subhan, rombongan dibekali alat komunikasi telepon satelit yang dipinjamkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten HST dan hanya digunakan untuk keperluan darurat. Sesaat menuju tujuan akhir, rombongan sempat menyeberangi sungai cukup lebar dan berarus deras.

Sementara itu, penyaluran logistik pemilu kepada 23 distrik di Kabupaten Asmat, Papua Selatan banyak mengandalkan jalur laut. Jika cuaca bagus maka pendistribusian tidak ada masalah. Namun, apabila pasang surut, gelombang tinggi dan angin kencang maka pengirimannya bisa terkendala hingga beberapa hari. 

Bupati Asmat, Elisa Kambu mengungkapkan, untuk beberapa distrik, penyaluran logistik pemilu harus mengarungi Laut Arafura yang memakan waktu hingga 2 hari perjalanan. "Beruntung beberapa hari terakhir cuaca di Kabupaten Asmat cukup baik sehingga hampir semua distrik sudah menerima logistik pemilu," jelas Elisa seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/2/2024).

Melihat dari apa yang telah dilakukan para penyelenggara pesta demokrasi di wilayah-wilayah sulit, maka suksesnya Pemilu 2024 tentu tak dapat dilepaskan dari perjuangan mereka, para pejuang demokrasi.

Para petugas ad hoc yang berjibaku dalam menyukseskan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, masih terus bekerja merampungkan tugas dan tanggungjawabnya. Mereka yang tergabung dalam tim ini di antarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Mereka yang tergabung dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Jumat (23/2) menjadi hari terakhir menjalankan tugas. Sementara yang lainnya masih akan berlanjut hingga April 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.

Pemerintah sendiri telah mengantisipasi dari jauh-jauh hari dengan langkah-langkah preventif jika para petugas mengalami berbagai persoalan saat melaksanakan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan langkah tersebut dilakukan berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, 2019. Selain itu pemerintah juga melakukan kesiapsiagaan untuk mengatasi hal tersebut.

"Langkah pertama, melakukan skrining kesehatan kepada petugas pemilu. Dari skrining tersebut, bisa kita petakan kondisi kesehatan petugas dan kesiapan tim kesehatan seperti apa," kata Moeldoko beberapa waktu lalu.

Menguatkan pernyataan Moeldoko, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jika pihaknya bergerak lebih awal dan tidak menunggu para petugas sakit baru mengambil tindakan.

"Kami bersama BPJS Kesehatan sejak awal melakukan skrining kesehatan. Kalau bisa saat bekerja dengan kondisi sehat, jadi kita menjaga sehat. Kita sudah lakukan skrining ke 6,8 juta petugas penyelenggara pemilu 2024. Sebanyak 6,4 juta di antaranya sehat dan 400 ribu lainnya beresiko," kata Budi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan mengeluarkan surat edaran untuk pemerintah daerah agar mengeluarkan iuran BPJS Kesehatan untuk petugas penyelenggara pemilu di masing-masing daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khususnya kepada petugas yang meninggal dunia saat menjalankan tugas selama tahapan Pemilihan Umum 2024, mulai dari biaya pemakaman hingga pemberian beasiswa kepada anak-anak yang ditinggalkan.

"Kita semua tentu berduka karena ada yang wafat. Tetapi saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan tugas dalam rangka kepemiluan, baik jajaran KPU maupun pengawas Bawaslu, dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait kegiatan pemilu," kata Tito.

Badan adhoc Pemilihan Umum (Pemilu 2024) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pembentukannya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam aturan tersebut juga termasuk memuat tentang berapa lama masa kerja untuk masing-masing bagian. PPK misalnya dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2023, masa kerjanya dimulai sejak 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024.

Kemudian PPS yang berkedudukan di kelurahan/desa, masa kerjanya dimulai sejak 17 Januari 2023 hingga 4 April 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022. Sementara KPPS yang bertugas di TPS masa kerjanya dimulai sejak 25 Januari 2023 hingga 23 Februari 2024. Terakhir adalah Pantarlih yang berkedudukan di lingkungan TPS masa kerjanya dimulai sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

Data resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 21 Februari 2024 tercatat ada 94 jiwa petugas ad hoc Pemilu 2024 meninggal dunia. Penyebab tertinggi dari kematian petugas tersebut adalah karena penyakit bawaan yang telah diderita, seperti jantung dan hipertensi. Meski demikian, pemerintah dalam hal ini KPU langsung bergerak cepat menyalurkan santunan bagi korban.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, Banten misalnya telah memproses di segera diberikan santunan sebesar Rp46 juta kepada keluarga dari petugas perlindungan masyarakat (Linmas), Muhammad Junaedi (44), yang meninggal dunia usai bertugas TPS 056 Kelurahan Cipare, Serang, pada Pemilu 2024.

Ketua  KPU Kota Serang,  Ade Jahran, mengungkapkap rincian nilainya adalah santunan kematian Rp36 juta dan biaya pemakaman Rp10 juta.

"Petugas Linmas meninggal dunia atas nama Muhammad Junaedi, diduga karena sakit, sesak, kelelahan. Sekarang kita sedang urus persyaratannya seperti fotocopi KTP atau keluarga, kemudian rekening bank istri atau ahli waris juga surat kematian dari Kelurahan. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa dicairkan," katanya.

Demikian juga di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Secara simbolis santunan sebesar Rp36 juta telah diserahkan oleh Ketua KPU Kota Palangka Raya, Joko Anggoro kepada ahli waris anggota penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Ahmad Zaen (53) yang tinggal di RT 11 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal, Palangka Raya.

Ahmad Zaen merupakan anggota KPPS di TPS 062, RT 11 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal. Apa yang telah ditunjukkan oleh para petugas ad hoc di Pemilu 2024 menjadi gambaran kemauan bersama menjaga integritas pesta demokrasi. Pemerintah pun dengan berbagai upaya turut menopang kerja keras dan cerdas para pejuang di lapangan. Tujuannya hanya satu agar penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan sukses, damai, dalam kejujuran dan keadilan untuk bangsa Indonesia.

Kuatkan persatuan, jadikan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.

Jangan pernah Lelah mencintai Indonesia!

(*)