Bawaslu Minta KPU Segera Rampungkan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari memastikan telah terjadi masalah pada pemungutan suara yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Problem tersebut terjadi pada metode pemungutan suara melalui Kotak Suara Keliling (KSK) dan metode pos. Sehingga penghitungan suara dengan dua metode tersebut harus dihentikan.

Hasyim mengatakan problem yang ditemukan adalah berjalannya pemungutan suara secara tidak prosedural. Hal itu tidak hanya diketahui oleh pihak KPU, tetapi juga Bawaslu.

Karena itu, KPU dan Bawaslu sepakat untuk melakukan pemungutan suara ulang yang didahului oleh pemutakhiran data pemilih.

Hasyim berjanji pemutakhiran akan dilakukan sangat hati-hati dalam menentukan siapa saja yang harus kembali menggunakan hak suaranya saat pemilihan suara ulang.

"Kenapa harus hati-hati? Karena ada sebagian di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sudah melakukan pemungutan suara menggunakan metode TPS, karena kalau sudah ikut TPS tidak bisa ikut KSK dan pos," jelas Hasyim di kantor KPU RI Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Selain itu, Hasyim akan memastikan KPU akan teliti dalam menginventarisasi nama-nama yang tercatat dalam DPT, DPTb ataupun DPK yang sudah menyuarakan hak pilihnya di dalam negeri. Sehingga ketika mereka kembali ke Malaysia, tidak akan diikutkan saat pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK.

"Jadi kami cek validitas alamatnya. Lalu nama-namanya yang ada juga kita kroscek. Jika sudah ada di salah satunya maka tidak kita masukan di metode pos dan KSK, sehingga tidak milih dari satu kali. Jadi sinkronisasi ini harus sangat hati-hati," kata Hasyim.

Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam rangka berdiskusi terkait tahapan pemilu selanjutnya usai penetapan yang dijadwalkan pada 20 Maret 2024 mendatang.

"Jadi kan ada gambaran, simulasi, skenario, sesuai tahapan paling lambat 20 Maret akan mengumumkan. Artinya MK harus siap setelah 20 Maret proses penerimaan pengajuan (sengketa pemilu) yang kemungkinan akan dijeda libur lebaran," kata Fajar di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Fajar memastikan, MK tidak ada kendala dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Secara kesiapan, MK siap kapan pun mengikuti pengumuman final hasil pemilu 2024 dari KPU.

"Kalau tanggal 20 Maret mengumumkan, pengajuan permohonan tiga hari kerja (hari libur tidak dihitung). Artinya, 20, 21, 22 Maret langsung diregistrasi sidang. Proses sidang 14 hari setelah diregistrasi itu MK harus sudah memutus," ucap Fajar.

Adapun masa kerja sidang 14 hari kerja adalah untuk sengketa pemilihan presiden (pilpres). Sesuai aturan, usai sengketa pilpres selesai, MK akan menyidangkan sengketa untuk pemilu legislatif (pileg).

"Kalau pileg usai diregistrasi, 30 hari kerja baru putus. Jadi kemungkinan ada 2 gelombang besar. Pertama pilpres. Kedua, pileg itu di sekitar Juni," ucap Fajar.