Sukses

Golkar Yakin Parpol yang Usulkan Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Kompak

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yakin partai politik yang menggulirkan usulan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak kompak sepenuhnya mendukung.

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yakin partai politik yang menggulirkan usulan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak kompak sepenuhnya mendukung.

Diketahui, hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 pertama kali digulirkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian, PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.

"Saya kira demikian (parpol tak kompak mendukung). Kita lihat saja. Tapi saya yakin para ketua umum partai terutama partai pendukung pemerintah akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan," kata Ace kepada wartawan di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Ace menegaskan bahwa Partai Golkar menolak usulan hak angket. Sebab, dia tidak melihat adanya urgensi untuk menggulirkan hak angket pilpres 2024.

"Tentu Partai Golkar menolak terhadap hak angket tersebut. Jelas saya kira. Kedua, urgensi dari hak angket ini apa? Kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu, maka tidak pada tempatnya, hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu," ucap Ace.

Ace menjekaskan pelaksanaan pemilu diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR. Selain itu, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat independen, tidak ada kaitannya dengan pemerintahan.

Sehingga, dia menilai usulan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 sangat tidak relevan.

"Karena itu serahkan kepada KPU. Kalau dinilai ada kecurangan, ada Bawaslu yang juga dipilih DPR. Kalau KPU, Bawaslu dinilai misalnya, melanggar kode etik, maka ada DKPP. Nah setelah itu, kalau misalnya hasil dari pemilu ini diduga melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan ke MK," papar Ace.

"Jadi sesungguhnya menurut saya hak angket ini tidak relevan dalam konteks kecurangan pemilu. Kecuali kalau ini tekanan politik. Sekali lagi, hasil pemilu tidak bisa diintervensi kekuatan politik. Karena hasil pemilu itulah yang sesungguhnya keinginan rakyat," tegas Ace.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

PDIP Yakin Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Bergulir

Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu memastikan wacana hak angket dugaan kecurangan pilpres 2024 pasti akan bergulir.

Ia menyebut koalisi Ganjar-Mahfud yakni PDIP dan PPP solid mendukung hak angket di DPR. Apalagi, lanjutnya, hal itu telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara. Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya enggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini," kata Adian pada wartawan, Sabtu (24/2/2024).

Adian memastikan kuota untuk menggulirkan hak angket akan terpenuhi. Mengingat tim paslon 01 juga sepakat akan menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024. "(Kuota hak angket) terpenuhi, terpenuhi," kata Adian.

Apalagi, lanjutnya, saat ini keinginan untuk ajukan hak angket tidak hanya ada di parpol melainkan juga dari rakyat. "Sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat," kata dia.

 

3 dari 3 halaman

Tiga Parpol Koalisi AMIN Siap Gulirkan Angket Bersama PDIP

Partai politik (parpol) Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS, dan PKB sepakat dengan usul calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo terkait hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim usai rapat rutin tiga sekjen parpol Koalisi Perubahan yang dihadiri Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi. Semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya," kata Hermawi.

Lebih lanjut, Hermawi juga berharap PPP akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurutnya, langkah mendukung usulan hak angket demi menegakkan pemilu yang benar dan jujur.

"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," tegas Hermawi.

Meski begitu, Hermawi menyatakan NasDem, PKS, dan PKB bakal menunggu sikap dari PDIP sebagai partai politik pengusung Ganjar Pranowo terlebih dahulu. Hak angket, kata dia, bakal digunakan usai diajukan PDIP secara resmi.

"Jadi angket itu kan komposisi DPR 575 baru bisa berdinamika nanti kalau dia lebih dari setengah, dan kita menunggu itu, gitu loh," kata Hermawi.

"Artinya, PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan. Kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP, kami tunggu respons selanjutnya," ujar Hermawi.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.