Bawaslu Ungkap Bentuk Pelanggaran Administrasi hingga Tindak Pidana Pemilu 2024, Berikut Trennya

Konferensi Pers 'Update Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024' di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn Malonda, membeberkan tren pelanggaran pidana pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah terjadi pelanggaran administrasi hingga tindak pidana.

Herwyin menyampaikan, untuk tren pelanggaran administrasi kategorinya meliputi, kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual (verfak) partai politik atau parpol, media sosial, hingga kode etik.

"Kemudian ditangani Bawaslu dan KPU kabupaten kota terkait ad hoc, kemudian ada yang langsung ditangani oleh DKPP," kata Herwyn dalam konferensi pers bertajuk 'Update Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024' di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Sementara itu, kata dia terkait tren tindak pidana Pemilu 2024 berupa politik uang. Lalu, pencalonan sebagai peserta Pemilu 2024 dengan melakukan pemalsuan dokumen persyaratan.

"Dan untuk disaat kampanye atau menjelang hari H pemungutan suara itu kebanyakan terjadi dua hal, terkait dengan politik uang masih ditangani oleh jajaran yang ada baik di Bawaslu atau sudah di pihak kepolisian dan kejaksaan," ungkap Herwyn.

Unjuk rasa terkait jalannya Pemilu 2024 berlangsung di sejumlah daerah. Di Jakarta, dua kelompok massa berbeda tuntutan berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu di Jakarta.

2 dari 2 halaman

Netralitas ASN

Kemudian, lanjut Herwyn juga terjadi tren pelanggaran tindak pidana Pemilu lainnya, yakni terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya, kata dia yang dilakukan oleh kepala daerah.

"Sebagian besar kita rekomendasikan kepada instansi terkait termasuk juga dugaan keterlibatan staf lembaga desa dalam hal pendamping ya. Memang sudah kita teruskan kepada instansi terkait lainnya untuk pidana dari Bareskrim sudah menjelaskan terkait dengan sudah ditangani," ujar dia.

Herwyin menuturkan, pelanggaran pidana Pemilu 2023 tengah ditangani oleh Bawaslu beserta dengan kepolisian dan kejaksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang untuk selanjutnya bakal dilakukan penegakkan tindak pidana Pemilu.

Infografis Ragam Tanggapan Tarik Ulur Wacana Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Wapres Gibran Rakabuming Raka Pimpin Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024

Bawaslu
Organisasi
Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Lihat Selengkapnya
Bawaslu
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Pemilu
Pelanggaran Pemilu
tindak pidana
Pelanggaran Pidana Pemilu