Demo di KPU-Bawaslu sampai DPR, Polisi Akan Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan untuk menghadapi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang kami sudah dalam konteks merapikan seluruh data-data, baik itu yang sifatnya pencegahan maupun penindakan," kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3/2024) malam.

Selain itu, kata Lolly, Bawaslu juga telah melakukan pembekalan terhadap seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk menghadapi PHPU.

"Supaya mereka nanti bisa menjawab dengan lugas dan tepat, ya, karena kalau yang namanya di persidangan itu kan cara menjawab saja enggak boleh bertele-tele. Dia harus to the point, dia harus bisa membuat terang sebuah perkara," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa seluruh pembekalan teknis telah diberikan kepada jajaran pengawas pemilu.

"Semacam hal-hal teknis begitu saja sudah kami bekali ke jajaran pengawas pemilu, dan tentu saja yang paling penting adalah secara tertulis, ya, seluruh data-data kami rapikan," katanya. Dilansir dari Antara.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, suasana dalam negeri masih kondusif jelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan rekapitulasi nasional.

Hal ini menanggapi antisipasi gejolak massa jelang 20 Maret 2024 atau tanggal KPU menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu.

"Ya kita masih melihat normal ya," kata Hadi saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Hadi menjelaskan, KPU paling lambat menyelesaikam rekapitulasi suara 35 hari setelah pemungutan suara dimulai. Hadi mengatakan, hal itu tetap sesuai waktu sebagaimana di aturan.

"Masih tepat waktu sesuai dengan undang-undang 35 hari setelah pencoblosan akan kita umumkan. Masih sesuai," kata Hadi.