Hanura Ajukan Permohonan PHPU Pileg ke MK

Partai Hanura Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU RI — Partai Hanura saat mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) tingkat DPR RI untuk berlaga di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Hanura mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan legislatif ke Mahkamah Konstitusi karena terdapat perbedaan hasil penghitungan suara di sejumlah daerah.

Kuasa Hukum Partai Hanura Adil Supatra Akbar Mengatakan perbedaan hasil penghitungan suara tersebut terjadi di Kalimantan Barat, Papua Tengah, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Ketum Hanura Oesman Sapta: Rakyat DKI Ini Enggak Bisa Dikibulin Lagi soal Pemilu

"Intinya kami mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehubungan dengan dapil dari caleg-caleg kami," ujar Adil seperti dilansir Antara.

Ia menjelaskan perbedaan hasil penghitungan antara pihak internal Partai Hanura dengan KPU mengakibatkan beberapa calon legislatif (caleg) partai tersebut di beberapa daerah pemilihan (dapil), baik provinsi maupun kabupaten kehilangan kursi.

Untuk itu, Partai Hanura mengajukan PHPU dengan menyerahkan beberapa bukti perbedaan penghitungan suara kepada MK.

Adil menyebutkan sengketa PHPU yang diajukan Partai Hanura dilakukan per provinsi.

"Secara spesifik kami sebutkan, misalnya, DPRD kabupaten kami sebutkan dapil berapa, DPRD kami sebutkan juga dapil berapa. Tapi, tetap diajukan per provinsi," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Kemungkinan Tambahan PHPU

Nantinya, ia menyebutkan masih terdapat kemungkinan tambahan pengajuan PHPU dari Partai Hanura untuk pileg DPRD. Sementara untuk pileg DPR, Partai Hanura belum akan mengajukan PHPU.

Permohonan Partai Hanura tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) dengan nomor 05-01-10-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Tercatat sebagai pihak termohon dalam laporan tersebut yakni KPU.