KPU RI Tanggapi Tudingan Tim AMIN: Kami Sangat Independen

Liputan6.com, Jakarta Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) menuding Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI tidak independen dalam menjalankan tugasnya selama Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Nasional AMIN saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Menjawab hal itu, KPU RI yang diwakili oleh kuasa hukum Hifdzil Alim mengatakan tudingan tersebut tidak mendasar dan tidak benar sama sekali.

“Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar,” tegas Hifdzil saat memberikan jawaban selaku termohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Dia menjelaskan, kliennya adalah badan yang sangat independen dan jauh dari intervensi sebab dipilih melalui tahapan dan seleksi yang ketat.

Artinya, para komisioner KPU yang terpilih saat ini tidak semata-mata hanya berdasarkan penunjukkan presiden, sebab ada andil Parlemen ketika proses seleksinya.

“Terdapat prinsip check and balances antara presiden dan DPR dalam seleksi anggota KPU RI. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan presiden melainkan juga di tangan DPR,” jelas Hifdzil.

Maka dari itu, Hidzil meyakini dalil pemohon yang menuding KPU RI lemah dalam hal independensi terbantahkan.

“Hal ini membantah tuduhan pemohon bahwa independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena ada intervensi kekuasaan,” dia menandasi.