Todung: Tidak Ada Kekacauan Tata Negara Jika Pilpres Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Sebelumnya diberitakan, Otto mengatakan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki waktu selama 14 kerja untuk mengadili sengketa Pemilu 2024.

Hal itu dikarenakan negara sudah memiliki agenda ketatanegaraan lainnya yang telah disusun sedemikian rupa. 

Maka dari itu, apabila ada permohonan dari pemohon sengketa Pilpres yang meminta pemungutan suara Pilpres diulang maka akan sangat berdampak pada agenda kenegaraan yang sudah tersusun.

"Bilamana dengan permintaan diskualifikasi, misalnya pemilihan ulang, maka sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini," ujar Otto dalam kesempatan terpisah di Gedung MK.

Maka dari itu, Otto berpandangan permintaan diskualifikasi Prabowo-Gibran dan permintaan pemungutan suara Pilpres diulang maka hal itu seharusnya tidak diterima oleh majelis hakim konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai pihak termohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 mengaku heran, terhadap permohonan yang disampaikan para pemohon.

Sebab, menurut KPU RI yang diwakili kuasa hukumnya, Hifdzil Alim mengatakan, pemohon malah mempersoalkan kebijakan yang dilakukan presiden, mulai dari pengangkatan penjabat kepala daerah hingga pembagian bansos dan bukan tentang perselisihan hasil dari Pilpres 2024 itu sendiri.

"Bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal seperti nepotisme, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif untuk disebut mengarahkan pilihan, keterlibatan aparatur negara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial," kata Hifdzil Alim memberikan jawaban selaku termohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (28/3/2024).