Anies-Muhaimin Protes Pencalonan Gibran, KPU: Tak Ada Keberatan dari Pengundian sampai Debat

Liputan6.com, Jakarta - Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan dalil-dalil kubu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang kerap kali menyebut pasangan Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat formil. Padahal seharusnya, Anies-Muhaimin dapat segera mengajukan keberatan pelaksanaan sejak awal.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum KPU, Hifdzil Alim dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi dengan agenda jawaban dari pihak termohon dan pihak terkait.

Hifdzil menyebut, kubu capres Anies-Muhaimin  tetap mengikuti semua proses pemilu mulai dari undian nomor urut hingga kampanye dengan kubu 02.

"Bahwa selanjutnya andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidak-tidaknya atau keberatan pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut paslon, sampai dengan kampanye metode debat pasangan calon," kata Hifdzil di ruang sidang MK, Kamis (28/3/2024).

Pada akhirnya, kata Hifdzil, kubu capres nomor urut 01 tidak mengajukan keberatan sama sekali ke pihak KPU dan terus mengikuti hingga proses debat. Pada saat debat sebanyak lima kali berlangsung, kedua belah pihak pada akhirnya tetap mengikuti secara seksama.

"Pada metode debat kampanye, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban serta sanggahan, dalam semua kesempatan kampanye metode debat," ucapnya.

Pihak KPU pun baru mempertanyakan tindakan Anies-Imin yang beberapa waktu terakhir menganggap pasangan Prabowo-Gibran dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagai capres-cawapres. Hal itu baru digaungkan setelah selesai proses perhitungan suara.

"Pertanyaan adalah? Andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024 apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya pasangan calon, tentu jawabannya tidak Yang Mulia," pungkas kuasa hukum KPU.

Selain itu, tuduhan akan meloloskan pasangan Prabowo-Gibran, KPU ditegaskannya tidak terbukti.

Lantaran pada akhirnya tiap tahapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU tetap berjalan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesable.

.