Pilkada Serentak 2024 Akan Diikuti 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota, Berikut Jadwal Tahapannya

[Bintang] Golput Itu Nggak Keren! Biar Suaranya Sah, Begini Cara Nyoblos di Pilkada Serentak 2018 — Jangan sampai suara kamu malah tidak sah, begini cara nyoblos di Pilkada Serentak 2018 yang benar. (Ilustrasi: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan di 37 provinsi di Indonesia.

Pemilihan ini tidak akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena DIY memiliki peraturan istimewa yang tidak melibatkan pemilihan umum dalam pengangkatan gubernur dan wakil gubernur.

Diketahui, Yogyakarta memiliki peraturan istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Hal tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) pada 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung," ujar Hasyim di kawasan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Minggu, (31/3/2024) malam.

Selain itu pilkada juga akan dilakukan di 508 dari 514 kabupaten/kota. Sebab ada 6 kabupaten/kota administratif di DKI Jakarta yang tidak akan mengadakan pilkada langsung. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 sendiri akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.

"KPU menyelenggarakan peluncuran Pilkada Serentak 2024 yang rencananya untuk pemungutan suara akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024," jelasnya seperti dikutip dari Antara.

2 dari 3 halaman

Minta Jajaran KPU Berkoordinasi dengan Aparat Hukum

Hasyim Asy’ari dan Idham Holik — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU Idham Holik saat memberikan keterangan terkait bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (19/8/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, Hasyim meminta jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Kemudian, dia pun memberikan arahan agar jajaran KPU daerah berkoordinasi dengan aparat hukum dan instansi terkait.

“Secara teknis saya meminta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten/kota, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, dengan TNI, polisi, kejaksaan, dengan pengadilan, supaya dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas penyelenggara pilkada dapat bekerja dengan baik,” kata Hasyim.

Adapun pejabat yang hadir, yaitu Plh Dirjen Polpum Togap Simangunsong, Deputi Bidkoor Poldagri Kemenkopolhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Asdep Pengelolaan Pemilu dan Parpol Kemenkopolhukam Brigjen TNI Haryadi, Asintel TNI Djaka Budhi Utama, Wakil Direktur Baintelkam Polri, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa, Sekda DIY, Bupati Klaten Sri Mulyani.

3 dari 3 halaman