Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: Jangan Kita Diarahkan Mau Jawab ke Mana

Liputan6.com, Jakarta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegur anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, yang menganggap pembicaraan terkait Sirekap tidak penting. Saldi juga meminta kuasa hukum Prabowo-Gibran itu tidak mengarahkan majelis hakim agar pembicaraan Sirekap tidak dibahas.

Hal ini terjadi dalam sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Semula, hakim konstitusi lainnya, Arief Hidayat, mengatakan bahwa Sirekap adalah hal yang dibahas oleh tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Sehingga, Sirekap penting didiskusikan di Mahkamah.

"Di dalam permohonan pemohon 1 dan 3 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap, sehingga Mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka memutuskan, gimana sih penggunaan Sirekap itu," kata Arief.

"Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap maka tetap diperlukan dan tetap penting untuk kita ketahui bersama, karena persidangan ini dibuka untuk umum, untuk seluruh masyarakat Indonesia mengetahui," ucapnya.

Hotman beralasan pada akhirnya yang digunakan dalam penetapan hasil pilpres 2024 adalah hasil rekapitulasi manual dan berjenjang. Hotman mempertanyakan mengapa Sirekap masih dibahas.

"Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap," kata Hotman.

Di sinilah, Saldi menegur Hotman. Dia menegaskan bahwa pada akhirnya majelis hakim MK yang menentukan. Sehingga, tak perlu diarahkan untuk tidak membahas Sirekap.

"Pak Hotman, yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Jadi, jangan kita diarah-arahkan kita mau menjawab ke mana, gitu," jelas Saldi.