Hakim Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik MK hingga Cawe-Cawe Presiden

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diperlukan, untuk menjaga nalar demokrasi publik.

“Forum di MK kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik, dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaiaman APBN menjadi sarana gotong-royong anak bangsa untuk berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” ungkap Sri dalam paparannya di MK.

Menurut Sri, adanya ruang di MK dapat membuat kaum muda mampu terpanggil untuk terus kritis menyuarakan pendapatnya da  berharap progres di pemerintahan semakin baik.

"Mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah," ujar Sri.

Sri juga mengutip pepatah kuno yang menyebutkan bahwa rasa persatuan terus digaungka maka Indonesia akan semakin kuat.

"Seperti pepatah kuno mengatakan Vis unita Fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat," pungkasnya.

Diketahui, Sri memastikan, penyusunan APBN 2024 tidak terkait dengan siapapun pasangan calon capres-cawapres 2024.

Menurutnya APBN telah selesai jauh sebelum waktu pendaftaran paslon capres-cawapres 2024. 

“Penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendafatran capres-cawapres 25 Oktober 2023,” kata Srimul dalam paparannya di Sidang PHPU MK, Jumat (5/4/2024).