Sukses

Survei LSI: Kaesang Raih 25,6 Persen di Pilgub Jateng, Disusul Ahmad Luthfi dan Taj Yasin

Nama Kaesang Pangarep juga unggul jika melalui simulasi semi terbuka 21 nama kandidat di Pilgub Jateng. Kaesang memperoleh 15,9 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru dengan tajuk 'Pilkada di Daerah Kunci: Siapa Unggul di Jawa Tengah?'. Dari simulasi enam kandidat tercatat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep unggul dengan perolehan 25,6 persen.

Pada posisi kedua diduduki oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 16,3 persen dan diposisi ketiga yakni Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 Taj Yasin Maimoen 13,4 persen.

"Simulasi 6 kandidat top teratas masih ditempati oleh Kaesang Pangarep 25,6 persen. Diikuti oleh Ahmad Luthfi 16,3 persen, Taj Yasin 13,4 persen, Bambang Pacul 9,7 persen, Abdul Wachid 6,2 persen dan Sudaryono 6,0 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam paparannya secara daring, pada Minggu (30/6/2024).

Selain itu, nama Kaesang juga unggul jika melalui simulasi semi terbuka 21 nama kandidat. Kaesang memperoleh 15,9 persen.

"Yang unggul nama Kaesang Pangarep 15,9 persen, disusul oleh Ahmad Luthfi 12,9 persen. Lalu Abdul Wachid 7,8 persen, Raffi Ahmad 6,8 persen, Bambang Pacul 5,8 persen, Sudaryono 4,7 persen, Hendrar Prihadi 4,7 persen, Dico 3,5 persen," ungkap dia.

Kendati demikian, Djayadi menegaskan, di Pilkada Jawa Tengah setiap nama belum memiliki basis kuat dan masih sangat terbuka.

Sebagai informasi, target popilasi survei ini adalah warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Tengah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih melalui metode double sampling. DS adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

Sekitar 75 ribu responden yang terdistribusi secara acak di Jawa Tengah pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam kurun waktu 2018-2024. Secara rata-rata, sekutar 74% di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sempel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 16.498 data dan yang berhasil diwawancarai dalam furasi survei yaitu sebanyak 1200 responden.

Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple ransom sampling.

2 dari 4 halaman

Zulhas: Enggak Betul Jokowi Sodorkan Nama Kaesang, Partai-Partai yang Perlu

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membantah tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengaku, Jokowi tidak pernah menawarkan Kaesang ke partainya. Menurut dia, justru PAN yang sempat meminta agar Kaesang maju di Pilkada Jakarta, namun ditolak Jokowi.

"Kan saya pernah tanya (ke Jokowi) gimana Pak Kalau Kaesang begini, jangan Pak Zul. Gimana nyuruh, orang saya tanya saja Pak Jokowi bilang jangan. Jadi enggak betul yang nyuruh-nyuruh tuh," kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Kata dia, partai-partai yang justru membutuhkan sosok Kaesang untuk maju di Pilkada 2024 dan meminta restu Jokowi. "Mungkin partai-partai yang perlu Mas Kaesang,” kata Zulhas.

Menteri Perdagangan (Mendag) ini juga mempertanyakan tuduhan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi yang mengaku mendapat tawaran dari Jokowi. Sebab, menurutnya, PKS tak pernah bertemu Jokowi. 

"Ah enggak bener. Kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi, tahu dari mana dia, kapan ketemunya. Kok kayak pernah ngobrol gitu, enggak pernah. Saya ketemu nanya, hayo bener saya atau benar sana? Gitu loh," pungkas Zukhas.

 

3 dari 4 halaman

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Nama Kaesang

Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini disampaikan Aboe saat ditanyai soal Kaesang yang mungkin disodorkan Jokowi untuk menjadi wakil gubernur Ridwan Kamil (RK) untuk Pilkada Jakarta 2024 yang senter bakal diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan (nama Kaesang). Kita lihat aja," kata Aboe ditemui usai hadir di acara Penutupan Sekolah Kepemimpinan PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Menurut Aboe, cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik sudah biasa terjadi. Misalnya, kata Aboe, cawe-cawe Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Kan udah biasa cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti, bisa. Jadi tidak ada masalah, biar aja," ungkap Aboe.

Meski begitu, Aboe tidak menjawab lebih jauh dan rinci soal kepada siapa Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang untuk Pilkada Jakarta 2024. "Ke mana-mana," ujar Aboe.

4 dari 4 halaman

Kaesang Membantah

Sementara itu, Ketum PSI Kaesang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS. Menurut dia, Jokowi tak ada menawarkan namanya ke partai-partai, terlebih untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," kata dia dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Putra Presiden Jokowi ini menuturkan, kewenangan pencalonan seseorang untuk maju di Pilkada Jakarta adalah wewenang dari para ketua umum partai politik.

"PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," ungkap Kaesang.

"Sebagai Ketua Umum saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu semua ada di Ketua Umum kok, jadi kita tunggu saja. jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," sambungnya.

Dia pun mengingatkan, jelang kontestasi pilkada, jangan ada narasi yang menyesatkan publik.

"Kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masayarakat kita sudah cerdas," pungkasnya.     

 

 

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Video Terkini