Membaca Peluang Hadirnya 3 Poros di Pilgub Jakarta 2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berkeyakinan akan memajukan calonnya sendiri untuk Pilgub Jakarta 2024. Sebagai partai ideologis Bung Karno, PDIP 'pede' banyak sosok yang siap dimajukan.

Meski sempat memberi lampu hijau untuk Anies, namin pernyataan terbaru Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP sudah memiliki sejumlah nama yang sudah masuk dalam radarnya.

"Di Jakarta banyak nama beredar, sebagai partai mendorong sistem kaderisasi secara sistemik. Tentu saja banyak kader siap dicalonkan, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Basuki Menteri PUPR, ada Pak Abdullah Azwar Anas, Pak Andika (Perkasa), Pak Charles (Honoris), bahkan ada Pak Eriko (Sotarduga) juga,” kata Hasto di Kompleks GBK Jakarta, Minggu (30/6/2024).

Soal kerja sama koalisi, Hasto mengaku PDIP terus membuka dialog. Dia menyebut, di sejumlah daerah pintuk komunikasi PDIP sudah berjalan, bahkan dengan partai yang berseberangan saat Pilpres 2024.

Contoh, seperti di Jawa Timur, meski memiliki segudang kader internal yang mumpuni seperti Tri Rismaharini, Azwar Anas, sampai Pramono Anung, namun PDIP tetap membuka dialog kepemimpinan PKB sebagai partai yang memiliki basis suara terbesar di provinsi tersebut.

"Proses komunikasi secara intens yang dilakukan dengan PKB, Pak Ahmad Basarah, Pak Aria Bima yang melakukan komunikasi, dan tentu saja Pak Said Abdullah sebagai ketua DPD sangat aktif melakukan dialog-dialog di dalam membangun kesepakatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur,” kata Hasto.

Selain Jawa Timur, lanjut Hasto, untuk calon gubernur dan wakil gubernur di Bengkulu, PDIP bekerja dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, ada juga di Lampung yang diakui baru ada komunikasi intens dengan Partai Gerindra.

“Di Lampung kami baru melakukan komunikasi intens calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.

Hasto memastikan kerja sama yang dijalin sifatnya baru sebatas dialog. Sebab penentuan terakhir akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif.