Jokowi soal Tuduhan Cawe-Cawe di Pilkada 2024: Saya Bukan Ketua dan Pemilik Partai

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yakin jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.

Luhut menilai, sosok Presiden Jokowi sangat demokratis. Sehingga, tidak mungkin Presiden Jokowi ikut campur dalam Pilkada Jakarta.

"Semua ini orang nuduh-nuduh Pak Jokowi. Itu, jangan asal ngomong lah, Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal itu," kata Luhut di Jakarta, Minggu, (30/6/2024).

"Saya kan masih di kabinet. Orang bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah ngomong soal Gibran jadi Wapres. Enggak pernah," tambahnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat semua pihak.

"Presiden (Jokowi) itu sangat demokratis, itu yang saya tahu. Menurut saya, maaf kadang-kadang terlalu demokratis juga, karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu," tegas dia.

"Beliau sangat dengarin semua. Jadi kalau itu dibilang, orang yang ngomong itu sakit jiwa itu kayaknya itu," sambungnya.

Luhut pun menegaskan, Presiden Jokowi tidak akan melakukan cawe-cawe di Pilkada Jakarta 2024.

"Enggak ada lah, ngapain beliau cawe-cawe," imbuh Luhut.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024.

Terkait hal ini, Kaesang membantahnya. Menurut dia, Jokowi tak ada menawarkan namanya ke partai-partai, terlebih untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," kata dia dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Putra Presiden Jokowi ini menuturkan, kewenangan pencalonan seseorang untuk maju di Pilkada Jakarta adalah wewenang dari para ketua umum partai politik.

"PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," ungkap Kaesang.

"Sebagai Ketua Umum saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu semua ada di Ketua Umum kok, jadi kita tunggu saja. jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," sambungnya.

Dia pun mengingatkan, jelang kontestasi pilkada, jangan ada narasi yang menyesatkan publik.

"Kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masayarakat kita sudah cerdas," pungkasnya.