PDIP Pastikan Pilgub Sumut dan Jatim Tidak Akan Lawan Kotak Kosong

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pidatonya di momen peresmian Kantor DPC PDIP Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu (20/11/2023). (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta - Peluang pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung melawan kotak kosong di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) dan Pilgub Jawa Timur (Jatim) tertutup.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memastikan bahwa tidak akan ada calon tunggal dalam pemilihan tersebut.

"PDI Perjuangan di Sumut bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang menyiapkan kerja sama politik, sehingga kotak kosong itu tidak akan terjadi untuk provinsi Jawa Timur dan Sumatra Utara," kata Hasto di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024).

Hasto mengatakan, demokrasi punya ruang kontestasi, baik dalam kaitannya dengan ide, gagasan, maupun figur. Karena ini juga mencerminkan aspirasi rakyat terhadap adanya alternatif-alternatif pemimpin.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan terus menjaring figur-figur terbaik untuk dicalonkan pada Pilkada serentak. Di samping itu, PDIP juga menggencarkan konsolidasi di internal partai hingga akar rumput.

"Kami terus bergerak cepat, bahkan pada Selasa yang akan datang kami akan undang pers. Kami sudah melaksanakan pelatihan tim kampanye pada badge yang ketiga. Sehingga bagi kami pilkada bukan sekadar figur, tetapi ini konsolidasi partai, ini pergerakan mesin partai. Ini keyakinan pada ideologi, ini komitmen kepada rakyat dan tanggung jawab bagi masa depan," ucap dia.

Sekjen PDIP melanjutkan, partainya saat ini lebih banyak berfokus pada kabupaten/kota terlebih dahulu dan pelatihan sudah tiga kali diadakan oleh partai.

"Artinya menunjukkan pergerakan mesin partai dalam perencanaan strategis untuk memenangkan pilkada berdasarkan kekuatan mesin partai yang menyatu dengan rakyat itu terus dilakukan," kata Hasto menandaskan.

2 dari 3 halaman

PDIP Tak Akan Biarkan Bobby Nasution Lawan Kotak Kosong

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat memastikan pihaknya tidak akan masuk gerbong koalisi gemuk yang mendukung Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara.Menurutnya, apabila pihaknya mendukung Bobby, maka pasti Bobby hanya akan melawan kotak kosong.

“Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerjasamanya si Bobby, ya selesai. Artinya apa? Ya kotak kosong. Kalau kotak kosong apa pantes gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi malahan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Menurut Djarot, kotak kosong harus dihindari agar tidak merusak pendidikan demokrasi di tanah air.

“Kalau bisa di dalam pendidikan politik yang baik, hindari (kotak kosong) sehingga rakyat punya pilihan,” kata dia.

Terkait koalisi gemuk yang sudah menyatakan dukungan ke menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut, Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.

“Jangan punya persepsi bahwa seseorang yang didukung dengan Koalisi gajah itu pasti menang, no. Di pilkada itu yang bertarung yang berlaga yang bertanding itu adalah figur, orang,“ kata dia.

3 dari 3 halaman

PDIP Sebut Hanya Jokowi Presiden yang Anak - Menantu Jadi Pejabat

Kongres V PDIP Siap Digelar — Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres dilaksanakan di Bali pada 8 Agustus 2019 dan mengambil tema Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selain itu, Djarot juga menyinggung bahwa dalam sejarah presiden Indonesia, hanya Presiden Joko Widodo yang anak hingga menantunya terlibat aktif di politik saat presiden masih menjabat.

“Sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama, sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu, sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik. Sejak Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, baru baru kali ini. Mulai dari anaknya, menantunya, mungkin cucunya, mungkin saudaranya akan disiapkan,” katanya.

Menurut Djarot meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral. Ia mencontohkan bagiamana Presiden kedua Soeharto sekalipun tidak meibatkan anaknya langsung ke politik, hanya bisnis semata.

“Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis cuma dia di bisnis, Sekarang ini politik iya bisnis iya,” kata Djarot.