Pj Wali Kota Bekasi Ultimatum BUMD yang Terindikasi Tidak Netral Jelang Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad mengultimatum pegawai atau jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Titra Patriot yang terindikasi tidak netral, menjelang Pilkada Kota Bekasi 2024.

Hal tersebut disampaikan Gani saat mengunjungi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Pemkot Bekasi itu. Ia bahkan mengaku telah mengantongi sejumlah bukti perihal ketidaknetralan jajaran Tirta Patriot.

"Banyak laporan masuk ke saya kalau Tirta Patriot ini tidak steril dari politik. Sekali lagi saya ingatkan, jangan menantang saya untuk melakukan pemberhentian," katanya, Rabu, 24 Juli 2024.

Gani menegaskan tak akan segan-segan melakukan pemecatan terhadap mereka yang membangkang. Hal ini untuk memastikan, bahwa Pemkot Bekasi tak mentolerir para pegawai BUMD maupun ASN yang tak taat aturan, utamanya netralitas.

Meski begitu, ia masih memberikan kesempatan kepada jajaran perusahaan plat merah yang bergerak di bidang layanan air bersih itu untuk berbenah diri. Jika tetap tak digubris, maka akan diambil tindakan tegas.

"Ini peringatan yang terakhir. Kalau saya dapatkan lagi, maka tidak ada pemberitahuan," tegasnya.

Gani menambahkan, langkah tegas ini akan terus diambil Pemkot Bekasi demi menjaga netralitas Pilkada. Ia ingin birokrasi jangan sampai dirusak sehingga mengorbankan layanan publik.

"Demi menjaga netralitas, maka aturan mesti saya tegakkan. Oleh karena itu sekali lagi saya minta agar Tirta Patriot fokus dengan tugas pokok dan fungsi," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Seluruh ASN Jabar Diminta Netral Jelang Pilkada Serentak 2024

Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) Jabar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis menjelang pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.

Bey meminta komitmen para ASN dengan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam kancah politik.

Menurut Bey, hak politik ASN sebagai warga negara hanya bisa disalurkan di bilik suara pada hari pencoblosan, dan tidak ditunjukkan dalam keseharian apalagi sampai terekam di media sosial.

"Saya sebagai Pj Gubernur tidak basa-basi dalam mengajak netralitas ini. Kalau saya bicara netral memang harus netral. Tidak perlu kita berpihak atau memihak dan jalankan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat. Karena tugas dari ASN adalah melayani masyarakat dengan baik tanpa memperhatikan kepentingan apa pun dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bey dicuplik dari akun YouTube Pemerintah Jabar, Jabarporv TV, Kamis, 11 Juli 2024.

Bey mengatakan apabila diketahui ada ASN yang melanggar netralitas saat Pilkada Serentak Jabar 2024 akan dijatuhkan sanksi disiplin.

Bey menilai, edukasi kepada ASN penting dilakukan mengingat Pilkada Serentak tinggal lima bulan lagi dan sosialisasi netralitas kepada ASN harus diingatkan kembali.

Bey juga memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Jabar yang telah menjalankan netralitas dengan sangat baik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya.

"Terbukti dengan kemarin kita (Jabar) mendapat teguran yang sangat rendah, artinya teman-teman semua menjalankan dengan benar asas netralitas," kata Bey.