PDIP Akan Umumkan Cagub di Pilkada Jakarta, Banten, hingga Sumut pada Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2024. Terutama pada tiga daerah yakni Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara (Sumut).

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, rencananya partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu bakal mengumumkan pada pekan depan.

"Siapa-apa itu belum ada keputusan. Biasanya kalau kawan-kawannya nanya, sabar saja, karena nampaknya baru minggu depan diumumkan kalau PDIP ada, ya," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Said menegaskan, partainya bakal mengumumkan siapa saja bakal cagub yang bakal diusungnya pada Rabu pekan depan, 7 Agustus 2024.

"(Sama Bu Mega) Iya, wong untuk tingkatan itu, daripada berwacana terus. Ya sudahlah yang pasti-pasti saja, tunggu Rabu lah percaya gua," pungkas Said.

Ketua PDIP Djarot Saiful mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan nama-nama calon kepala daerah (Cakada) untuk Pilkada serentak 2024 pada akhir Juli hingga awal Agustus ini.

"Secara bertahap oleh Ibu Ketua Umum akhir Juli ini atau minggu pertama Agustus, mungkin bisa dua batch ya, dua gelombang, atau tiga gelombang karena begitu banyaknya rekomendasi yang sudah berproses dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan," kata Djarot di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2024.

Djarot menyampaikan, saat ini total 50 persen rekomendasi telah diberikan PDIP untuk kepala cakada di berbagai wilayah dan provinsi untuk Pilkada serentak 2024.

"Ini adalah Pilkada serentak yang pertama kali dilakukan yang mencakup sekitar 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Jadi kita tidak bisa cukup satu, tapi yang jelas PDI Perjuangan sudah mengeluarkan surat tugas dan rekomendasi itu sudah lebih dari 50 persen," terang Djarot.

2 dari 4 halaman

Provinsi Strategis

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat — Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sedangkan, kata Djarot untuk provinsi strategis seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta tengah dalam proses pemetaan.

Djarot bilang, di Jawa Timur pendalaman kepada kandidat calon gubernur dan wakil gubernur tengah berjalan. Di Jawa Timur, PDIP berkomunikasi baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Untuk Jawa Timur masih berproses, tentu saja kita melakukan hubungan komunikasi dengan partai-partai yang ada di Jawa Timur wabil-khusus kalau di Jawa Timur kita berkomunikasi dengan sangat baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa," kata dia.

PDIP, ujarnya, juga melakukan pelatihan bagi seluruh tim pemenangan, kepala daerah, dan calon kepala daerah yang sudah mendapatkan surat tugas dan rekomendasi.

3 dari 4 halaman

Sekjen PDIP Sebut Cagub Jakarta Sudah Mengerucut, Komunikasi Intens dengan PKB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Pemenangan calon kepala daerah PDI Perjungan di Bogor, Selasa (23/7/2024). (Liputan6/Delvira Hutabarat)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, cagub yang akan diusung partainya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 mulai mengerucut.

Hasto juga menyebut, partainya kini tengah intens berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membahas Pilgub Jakarta 2024.

"Pilkada Jakarta sudah semakin mengerucut. Hari ini ada Mukernas PKB dan Harlah dari PKB, karena kami juga Pak Basarah ditugaskan oleh Bu Mega di situ sekaligus melakukan komunikasi politik dengan PKB," kata Hasto di Bogor, Selasa (23/7/2024).

Selain Pilgub Jakarta, PDIP juga akan membahas peluang kerja sama dengan PKB untuk Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Kemudian di Jateng kami intens dengan PKB, kemudian di Jatim dengan PKB," kata dia.

Buka Komunikasi dengan Semua ParpolSementara untuk Pilkada Jawa Barat, PDI Perjuangan tengah melakukan penjajakan dengan Partai Golkar dan Gerindra. Menurutnya, PDIP masih membuka komunikasi dengan semua parpol.

"Di Jabar kami juga dengan Golkar dan Gerindra kami berkomunikasi. Ini menunjukan bahwa PDI Perjuangan bisa menjadi titik temu dari berbagai kerja sama dengan partai-patai politik yang ada di republik ini," kata Hasto.

Meski demikian, Hasto mengaku PDIP belum ada komunikasi hanya dengan satu partai, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Menurut Pak Adian belum ada (komunikasi dengan PSI)," kata Hasto.

4 dari 4 halaman

PDIP Ingin Ajukan Kadernya Dampingi Anies di Jakarta

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sutarduga menanggapi soal co-founder Total Politik Budi Adiputro yang menyampaikan usulan agar Ketua Umum (Ketum) PDI Megawati Soekarnoputri maju menjadi calon presiden (capres) 2024. (Foto:Liputan6/Winda Nelfira)

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengakui, dari nama-nama yang mencuat untuk maju Pilgub Jakarta, Anies Baswedan lah yang saat ini paling kuat atau berada di posisi teratas.

"Kita harus jujur juga mengakui bahwa memang potensi Pak Anies besar. Sampai saat ini dari hasil survei-survei yang beredar masih Pak Anies yang tertinggi," kata Eriko kepada wartawan, Senin 15 Juli 2024.

Meski demikian, Eriko mengandaikan apabila nantinya PDIP benar mengusung Anies, maka akan ada syarat yakni kursi calon wakil gubernur (cawagub) harus dari pihak PDIP. Hal ini mengingat PDIP adalah partai pemenang kedua di Jakarta.

"Misalnya kalau dikatakan mengusulkan satu nama, contohnya Pak Anies. Tapi kan kami tidak cukup, hanya sendiri kan begitu kan. Nah apakah misalnya Pak Anies calon Gubernur kami tentu mengisyaratkan untuk mengisi dengan kader kami kan begitu kan. Karena kami kan urutan nomor 2 di Jakarta, sudah sewajarnya kader kami harus mendampingi kan begitu," beber Eriko.

Saat ini, Eriko mengaku tingkat DPD sudah berkomunikasi internal langsung dengan Anies. Sementara tingkat DPP sudah berkomunikasi dengan PKB dan PKS.

"Tentu sudah bicara secara non-formal kepada partai-partai yang mendukung Pak Anies," kata dia.

Meski demikian, Eriko mengaku belum tentu tawaran PDIP akan formasi cagub-cawagub akan langsung diterima PKB dan PKS.

"Tetapi apakah juga partai lain menyetujui hal itu kan belum tentu. Betul kan, contoh seperti PKS mensyaratkan wakilnya dari mereka kan begitu. Kalau PKB cukup fleksibel karena kami juga sudah berkomunikasi dengan PKB," pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com