Nasdem: Warga Puas Kinerja Aep Syaepuloh, Berharap Kembali Pimpin Karawang

Ilustrasi Pilkada Serentak 2024 (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku puas selama Bupati Aep Syaepuloh menjabat. Kepuasan masyarakat itu terekam dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator pada periode 12-20 Mei 2024.

Ketua DPD NasDem Karawang Dian Fahrud Jaman mengatakan, selain melakukan survei untuk kebutuhan Pilkada Karawang 2024. Survei juga dilakukan terhadap evaluasi kinerja petahana Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

"Dalam survei juga kita melakukan evaluasi kinerja terhadap petahana. Sebagai gambaran kami nanti dalam program kerja pada koalisi," kata dia dikutip Selasa (30/7/2024).

Hasilnya, menurut Dian, masyarakat yang cukup puas dengan kinerja Bupati Aep Syaepuloh mencapai 68,4 persen, sangat puas 9,9 persen, kurang puas 13,3 persen, tidak puas 1,2 persen dan tidak tahu 7,2 persen.

Kemudian yang menginginkan Bupati Aep Syaepuloh untuk kembali menjadi Bupati Karawang sebesar 70,3 persen, tidak menginginkan 13,4 persen dan tidak tahu 16,2 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja ini, mendorong warga masih berharap kepada Aep Syaepuloh," kata dia.

Koalisi NasDem, PKS dan Gerindra di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menilai hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator sangatlah penting untuk melakukan akselerasi pemenangan Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

Survei pun akan kembali dilakukan oleh koalisi tersebut pada akhir Agustus setelah ditentukan calon wakil bupati untuk mendampingi Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

2 dari 2 halaman

KPU RI Segera Siapkan PKPU Terkait Logistik

Ketua KPU RI Mochammad Affifudin memastikan, saat ini pihaknya tengah berfokus pada persiapan rangkaian pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal itu dipastikan usai KPU RI menggelar rapat pleno penetapan hasil Pileg 2024 pasca putusan Mahkamah Konsitusi (MK).

“Ya temen-temen sekalian terkait Pilkada 2024 kami sudah menyiapkan peraturan KPU terkait logistik itu yang agak mendesak,” kata Affifudin kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Senin (29/7/2024).

Affifudin menambahkan, dalam waktu dekat KPU RI juga akan melakukan penetapan daftar pemilih sementara (DPS). Selain itu, peraturan KPU terkait dana kampanye, kampanye dan juga pastinya pencalonan juga tengah disusun aturan tertulisnya.

"Karena sebulan lagi akan dibuka pendaftarannya dan ini sedang kita siapkan semuanya,” jelas Affifudin.

Affifudin memastikan, semua proses tahapan Pilkada 2024 sedang berjalan, dan semua disiapkan serta dikonsolidasi ke seluruh jajaran KPU yang berada di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten.

“Kita lakukan (persiapan) termasuk satu hal yang ingin kami sampaikan, kami sudah bersepakat dengan teman-teman penyelenggara yang lain, Badan Pengawas Pemilu dalam konteks ini untuk melakukan semacam bimbingan teknis (BIMTEK),” urai Affifudin.

Affifudin berharap, dengan bersama menyatukan dan memberikan pemahaman yang sama terkait aturan kepemiluan di Pilkada 2024 maka dapat memitigasi potensi kesalahpahaman atau perbedaan cara pandang terhadap aturan akan berkurang.

“Mitigasi itu termasuk potensi-potensi persoalan yang mungkin mungkin dalam setiap tahapan itu yang sedang kami mengatakan kepada semuanya,” Affifudin menandasi.