Survei Indikator Politik Eman Suherman Unggul Jelang Pilkada Majalengka 2024, Pengamat Minta Tak Berpuas Diri

Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan Kristian Widya Wicaksono menilai derasnya dukungan kepada Eman Suherman membuatnya semakin kokoh berada di peringkat pertama. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kontestasi Pemilihan bupati (Pilbup) Majalengka terus memunculkan banyak kejutan. Terbaru, dalam hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia periode survei 5-11 Juli 2024, Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka Eman Suherman menduduki peringkat pertama.

Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan Kristian Widya Wicaksono menilai derasnya dukungan kepada Eman membuatnya semakin kokoh berada di peringkat pertama. Adapun di posisi kedua adalah petahana mantan Bupati Majalengka Karna Sobahi.

"Hasil survei secara empiris menunjukkan tingkat elektabilitas seorang tokoh. Secara hitungan matematis, peluang tokoh ini untuk terpilih dalam kontestasi Pilkada menjadi lebih terbuka. Hal ini tentunya berlaku juga untuk Eman Suherman dalam Pilkada Kabupaten Majalengka," kata Kristian, melalui keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, jika dilihat berdasarkan data yang telah dirilis Indikator, Eman Suherman berada di posisi pertama survei elektabilitas bakal Calon Bupati Majalengka 2024-2029. Eman berhasil unggul dari kandidat lainnya.

Di dalam survei tersebut, Eman bercokol di urutan teratas dengan total dukungan mencapai 37,4%. Kemudian, diikuti Karna Sobahi yang berada satu tingkat di bawahnya dengan 28,7%.

"Peluang Eman untuk terpilih menjadi bupati Majalengka semakin besar. Eman dinilai punya pengalaman brilian untuk memimpin Majalengka periode selanjutnya," ucap Kristian.

Oleh karena itu, Kristian menegaskan, Eman terlebih dahulu tak berpuas diri. Namun, ia menekankan, agar Eman bisa terus terjun langsung ke masyarakat agar dukungan kepadanya semakin menguat.

"Sekarang yang penting bagi Eman adalah mengembangkan basis dukungannya agar volumenya semakin membesar sehingga hasilnya bisa dituai menjelang pemilihan kepala daerah," tandas Kristian.

Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membentuk Tim Khusus operasi tangkap tangan (OTT) money politic. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan pada pelaksanaan Pilkada DKI 2017, terutama berupa politik uang.

2 dari 3 halaman

Cegah Kecurangan Pilkada, Bawaslu Gandeng Akademisi Gaungkan Penerapan Nilai Pancasila

Sebelumnya, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha mengatakan, kemurnian suara pemilih saat Pilkada 2024 menjadi hal yang patut diperhatikan saat penyelenggaraan Pemilu. Caranya, dengan menerapkan prinsip Pancasila guna menghindari kecurangan saat pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Munandar saat menggelar seminar bersama Universitas Bung Karno (UBK) dengan tajuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila untuk Menghindari Pilkada Curang di Sunlake Hotel Jakarta pada 28 Juli 2024.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada dan melaporkan setiap indikasi kecurangan. Hanya dengan komitmen bersama kita dapat mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas," pesan Munandar seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (30/7/2024).

Munandar berharap, dengan kolaborasi bersama civitas akademika maka dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga kemurnian demokrasi.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi dan menjaga proses demokrasi di Indonesia, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," harap Munandar.

3 dari 3 halaman

Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila

Seminar Bawaslu DKI Jakarta bersama Universitas Bung Karno (UBK) dengan tajuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila untuk Menghindari Pilkada Curang di Sunlake Hotel Jakarta pada 28 Juli 2024. (Dok. Istimewa)

Sementara itu, Rektor UBK Dr. Didik Suhariyanto yang juga menjadi pemateri dalam seminar tersebut meyakini, penerapan paradigma Pancasila dalam konteks Pilkada dapat memitigasi kecurangan. Sebab, lima sila yang terkandung di dalamnya selaras dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Dalam pelaksanaan demokrasi Pilkada dengan paradigma kebangsaan akan terhindar dari adanya pelanggaran seperti pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu seperti money politik, maupun pelanggaran netralitas Aparatur sipil negara (ASN)," ujar Didik.

Didik menambahkan, pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan Pilkada. Khususnya soal keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pemilihan.

"Dengan demikian, kita dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi," ujarnya.

Sebagai informasi, seminar digelar Bawaslu DKI Jakarta dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan partai politik ini juga menyoroti berbagai kasus kecurangan yang pernah terjadi dalam Pilkada sebelumnya.

Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, para peserta berbagi pandangan dan strategi untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan bebas dari kecurangan.