Pilkada Jakarta, PDIP Tak Hanya Komunikasi dengan PKB Tapi Juga KIM Plus

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, pihaknya membangun komunikasi intens terkait Pilkada Jakarta tidak hanya ke PKB, melainkan juga ke partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Saya biasanya dengan Pak Dasco, dengan Bang Zul, dengan Gus Imin, dengan Bapak Airlangga, kami komunikasi jalan terus,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

“Ya itu KIM plus lah. Kan tidak bisa dihindari komunikasi itu,” sambungnya.

Menurut Said, saat ini belum paslon cagub-cawagub di Pilkada Jakarta yang sudah fix, termasuk juga Ridwan Kamil, sebab sosok cawagubnya belum ada.

“Kan persoalannya di KIM plus juga kan belum mengerucut pada nama. Kecuali figure pertamanya. Figure keduanya kan belum. Marilah kasih kesempatan kami, partai politik ini untuk terus-menerus melakukan komunikasi lintas partai,” kata Said.

2 dari 3 halaman

Wacana Kotak Kosong

Sementara terkait wacana adanya kotak kosong di Pilkada Jakarta, Said mempertanyakan kebenaran wacana tersebut.

“Memang bener lawannya kotak kosong? Ya kasihan kotak kosongnya lah. Dia enggak punya salah, kenapa harus dilawan,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Deddy Sitorus PDIP: Bubarkan Saja Pilkada Jakarta, Daripada Buang Anggaran untuk Kotak Kosong

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menolak tegas munculnya wacana Ridwan Kamil hanya akan melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Dia menegaskan siapapun pihak yang mewacanakan kotak kosong adalah pengecut.

"Ya itu kan tindakan pengecut, tidak berani bersaing. Sangat menyedihkan jika skenario seperti itu dilakukan di Ibu Kota Negara RI. Demokrasi dihancurkan oleh persekongkolan jahat oligarki," kata Deddy, Selasa (6/8/2024).

Deddy mengingatkan praktik lawan kotak kosong kerap dipakai di daerah dan jangan sampai terjadi di Jakarta. Sebab menurutnya hanya akan membuang anggaran pemilu.

Advertisement Lutut аnda sakit? Inilah cara menyembuhkan sendi tanpa operasiSelengkapnya "Kalau praktik di banyak kabupaten kota mau dijadikan kebiasaan di Jakarta, bubarkan saja pilkada. Hanya buang-buang anggaran dan suara rakyat dimanipulasi oleh partai politik," kata dia.

"Demokrasi itu adalah tersedianya pilihan bagi rakyat dalam memilih pemimpin, bukan persekongkolan para elite," pungkasnya.