Pilgub Jakarta, Pengamat: Ujian PDIP Melawan Kotak Kosong

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024). (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta - Isu Kotak Kosong di Pilgub Jakarta mencuat usai Kolaisi Indonesia Maju (KIM) memberi sinyal akan ada tambahan partai yang bergabung untuk melangkah bersama di Pilgub Jakarta 2024. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco, nantinya koalisi tersebut akan bernama KIM plus dan mendukung Ridwan Kamil.

Analis Politik Arifki Chaniago mengatakan, bila nantinya KIM semakin ‘gemuk’ maka akan mengancam tiket Anies Baswedan yang hendak kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Sebab, KIM plus bisa saja menarik partai yang mau mendukung Anies dengan garansi masuk di barisan pemerintah Prabowo-Gibran.

“Skema di Pilgub Jakarta lebih kepada pertimbangan untuk melihat bagaimana KIM plus untuk memilih kandidat yaitu Ridwan Kamil (RK),” kata Arifki melalui pesan suara diterima, Rabu (7/8/2024).

“Jadi ketika KIM Plus membuat skema kotak kosong maka secara otomatis Anies bisa kehilangan partai, karena ada potensi NasDem dan PKB PKS mendukung RK,” imbuh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Arifki berhitung, seandainya PDIP pun akhirnya mendukung Anies tetap saja kursinya belum cukup untuk mengusung. PDIP harus mencari rekan koalisi dan mungkin saja itu PKS meski faktanya hal itu sulit terwujud karena berbeda latar ideologis

“PDIP tidak cukup kursi untuk membangun koalisi sendiri karena butuh 22 kursi dukungan untuk bisa mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Maka pertanyaannya seberapa baik PDIP melobi partai lain agar bisa menjadi bagian oposisi nanti?” ujar Arifki.

2 dari 2 halaman

PDIP Tengah Diuji

Arifki meyakini, PDIP saat ini tengah diuji sebab Pilkada 2024 bersamaan dengan persiapan pembentukan kabinet pemerintahan baru. Sikap politik partai dan loyalitas menjadi kunci seberapa kuat pilihan diambil untuk menjalani tantangan di lima tahun ke depan.

“Karena garansinyanya adalah Pilkada persiapannya sebelum pembentukan kabinet. Jadi sikap politik partai adalah bagaimana menentukan loyalitasnya di Pilkada, karena akan berdampak saat penentuan kursi kabinet,” wanti Arifki.

Menutup analisisnya, Arifki juga mengingatkan PDIP bahwa PKS sejatinya tidak terlalu loyal kepada Anies dan mungkin saja berbelok ke KIM plus. Contohnya, seperti di Pilgub Sumater Utara yang akhirnya mendukung Bobby Nasution yang notabene menantu Presiden Jokowi dan kader Gerindra.

“Jadi apakah nanti PDIP bisa menjaga diri sebagai oposisi dengan mendukung Anies di Jakarta? Atau memaksakan Ahok? PDIP lebih melihat figur yang bisa berkoalisi sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran dan hal itu hanya dengan menjadikan Anies sebagai cagub di Jakarta saya rasa itu,” Arifki menandasi.