PAN Sebut Tak Ada Larangan Pilkada 2024 Lawan Kotak Kosong

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau Sekjen PAN Eddy Soeparno. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyatakan fenomena adanya kotak kosong di Pilkada 2024 tidak melanggar aturan apapun, termasuk di Pilkada Jakarta.

“Kotak kosong itu, satu, ya itu tidak ada larangan terhadap kotak kosong itu, dan tidak melanggar ketentuan apapun ya,” kata Wddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

“Jadi bagi kami kalau memang tercipta kotak kosong ya memang itu kenyataan politiknya demikian,” sambungnya.

Meski demikian, Eddy menegaskan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak pernah mendorong atau mendesain adanya kotak kosong, apalagi kotak kosong untuk menjegal calon kepala daerah tertentu.

“Kita tidak ada desain khusus ya untuk kita menciptakan kotak kosong di manapun ya.

Tetapi ya kita kan melihat bahwa kotak kosong itu bisa terjalin ketika semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama, ya apakah karena ada ikatan ya emosional atau karena ada pandangan bahwa ini adalah calon yang terkuat,” paparnya.

Menurut Eddy, fenomena melawan kotak kosong di Pilkada sudah lama terjadi di daerah seluruh Indonesia dan bukan hal baru.

“Di Kabupaten Kota banyak calon-calon yang akan maju itu menargetkan untuk bisa mendapatkan kotak kosong. Dan ini saya rasa fenomena baru ya yang semakin kental kita lihat di Pilkada tahun 2024. Ini juga merupakan catatan. Tetapi bukan berarti bahwa itu merupakan hal yang dilarang,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

PAN soal Cawagub Ridwan Kamil dari PKS: Belum Final

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno angkat bicara soal kabar calon wakil gubernur bagi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.

Di mana dikabarkan cawagub Ridwan Kamil berasal dari PKS.

“Itu masih belum final ya, karena masih tahapan pembahasan. Dan ini saya rasa nanti para ketua umum lah yang akan menyampaikan itu,” kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara terkait partai mana saja yang akan merapat ke KIM, dia menyebut akan ada beberapa partai yakni PKS, PKB dan NasDem.

“Kalau adanya KIM Plus itu, siapapun partainya, apakah tambahnya itu melibatkan partai-partai di luar KIM seperti Nasdem, PKB atau PKS, tentu itu merupakan tambahan vitamin untuk kita,” kata Eddy.

Menurut dia, KIM Plus akan sangat bermanfaat untu hadapi pilkada di daerah strategis.

"Terutama menghadapi pilkada di tempat-tempat yang strategis, ya seperti daerah khusus Jakarta itu, kan provinsi strategis," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Bantah Jegal Anies Baswedan

Sebelumnya, Eddy membantah kabar yang menyebutkan pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjegal Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta.

Eddy menyebut, peluang Jakarta memiliki dua paslon tetap terbuka. "Bagaimana cara menjegalnya gitu ya. Tapi yang namanya kita berpolitik kan kita berpolitik ingin guyub ya, ingin guyub, ingin maju. Demokrasi juga harus tetap hidup. Jadi peluang bagi terciptanya dua pasangan calon untuk berlaga baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, ya saya kira itu tetap terbuka, terbuka luas ya," kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Eddy juga membantah bahwa KIM mendorong agar terjadi kotak kosong di Pilkada Jakarta. Dia mengatakan, tidak ada desain untuk menciptakan kotak kosong di pilkada.

Dia mengatakan, kotak kosong bisa terjalin ketika semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. "Ya apakah karena ada ikatan ya emosional atau karena ada pandangan bahwa ini adalah calon yang terkuat," kata dia.

Dia menegaskan tak ada konspirasi untuk mengggalkan Anies di Jakarta. "Tetapi tidak ada pertimbangan lain di luar itu. Jadi kalau sampai ada teori konspirasi untuk menggagalkan salah satu calon untuk maju di Pilgub ini, tidak ada," kata dia.

Partai Gerindra menegaskan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bukan untuk menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.