Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mengumumkan para calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang akan diusung di Pilkada 2024. Rencananya, pengumuman pada Rabu 14 Agustus 2024, dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi hari Rabu 14 Agustus itu nanti kami akan mengumumkan, Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai konferensi pers Soekarno Run 2024 di Jakarta, Minggu (11/8/2024).
Baca Juga
Hasto pun meminta semua pihak bersabar soal daerah mana saja, apakah akan ada Jakarta yang diumumkan pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Advertisement
"Ya ditunggu tanggal 14 Agustus ya," kata dia.
Dia hanya menjabarkan, calon kepala daerah di Pilkada 2024 yang diumumkan nanti, mencerminkan Indonesia Raya atau dari semua daerah Indonesia.
"Yang diumumkan itu nanti merepresentasikan Indonesia kita. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, pokoknya Kalimantan lengkap," pungkasnya.
Diketahui, menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024. Sebelum mencapai hari pemungutan suara, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan.
Berikut adalah rincian tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024:
1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024
3. Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024
4. Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024
5. Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024
6. Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024
8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024.
PDIP Ingatkan Kecurangan Pilkada Bisa Memicu Kekuatan Rakyat
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, setidaknya ada beberapa masalah yang kini menghantui bangsa Indonesia yakni masalah pangan, perekonomian nasional, kelas menengah dan rule of law.
Dia menyebut, masalah ini sangat-sangat rawan. Apalagi, jika praktik kecurangan pada Pilpres 2024 terulang kembali pada perhelatan Pilkada 2024. PDI Perjuangan khawatir hal ini bisa memicu terjadinya gelombang terhadap arus bawah.
Hasto menyampaikan hal ini saat saat menghadiri acara Pelatihan Nasional (Pelatnas) Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDIP Gelombang Keempat, di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).
"Sekiranya di dalam Pilkada ini ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan bahwa urusan Pilpres itu sepertinya senafas dengan urusan Pilkada lalu berbagai praktek-praktek yang tidak benar akan dicoba diterapkan kembali ketika ada lima kerawanan ini dan kemudian kekuasaan masih mencoba untuk dikedepankan minus supremasi hukum," ujar dia.
"Maka PDI Perjuangan mengkhawatirkan terjadinya arus balik terjadinya arus balik berupa kekuatan rakyat, kekuatan kelas menengah Kekuatan dari mereka yang hidupnya tertekan oleh aspek-aspek perekonomian kemudian mereka bergerak karena melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," dia menambahkan.
Advertisement
Tempatkan Moral dan Etika di Atas Segalanya
Hasto mengatakan, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki rekam sejarah yang panjang di dalam menjaga persatuan dan kesatuan tidak menginginkan arus balik terjadi.
"Kita menginginkan agar para penguasa sadar untuk menempatkan moral dan etika politik di atas segalanya, Untuk melakukan pertobatan politik agar Pilkada ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik tanpa campur tangan kekuasaan," ucap dia.
Dia menyampaikan, karena itulah di dalam visi-visi akan memasukkan faktor-faktor fundamental tersebut termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan ekstrem 0 persen, dan meningkatkan peradaban kebudayaan di setiap wilayah yang dipimpinnya.
Singkatnya, dengan visi-visi itu tanggung jawab ideologis kita untuk menjadikan PDI Perjuangan benar-benar sebagai partai politik dengan politik afirmasinya kepada wong cilik dapat dilakukan oleh seluruh kepala daerah dari PDI perjuangan.
"Situasi global dan situasi nasional kita saat ini juga tidak mudah ini yang akan dihadapi oleh saudara-saudara sekalian pada saat nanti memimpin tim pemenangan di daerah masing-masing," ucap dia.