DPW: Pak Anies Ridho Terima Keputusan PKS soal Pilkada, Demi Kemaslahatan Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin mengajak Anies Baswedan untuk tetap berhubungan baik dan menjauhkan fitnah. Hal itu disampaikan Khoirudin usai beredar pesan suara atau voice note dari Anies yang mempertanyakan tentang tenggat waktu atau deadline soal pencalonan gubernur Jakarta 2024. 

“Jadi bersama-sama sebagai sahabat dan sesama warga Jakarta, mari menguatkan ukhuwah menjauhkan fitnah dan menghidupkan demokrasi dengan saling menghormati,” kata Khoirudin melalui pesan suara diterima, Senin (12/8/2024).

Khoirudin menegaskan, PKS bersepakat dengan Anies untuk terus memperjuangkan mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya masih panjang dan perlu terus diperjuangkan oleh siapa pun gubernurnya.

“Apalagi dengan posisi Jakarta dengan adanya IKN, tidak lagi absolut disebut sebagai DKI Jakarta tetapi jadi DKJ,” jelas dia.

Khoirudin percaya, Anies dan PKS sudah saling ikhlas jika pada saatnya nanti tidak berjalan berdampingan di Pilgub Jakarta 2024. Dia yakin, Anies sudah ridho mengikuti apa pun keputusan PKS.

“Kemarin saat ketentuan pertemuan di rumah Ustad Suhaimi anggota DPRD dari PKS, Pak Anies malah menyampaikan langsung ke saya bahwa Pak Anies ridho menerima keputusan partai PKS karena keputusan PKS hanya untuk kemaslahatan Jakarta dan warganya. Terima kasih Pak Anies salam hormat dari kami untuk seluruh keluarga,” dia menandasi.

Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Anies Baswedan sebelumnya mengaku tak ada batas waktu atau deadline yang ia sepakati dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencari dukungan partai politik (Parpol) agar bisa maju di Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini disampaikan Anies kepada Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin melalui rekaman suara dengan durasi 9.57 menit yang bocor di media sosial pada 11 Agustus 2024. Anies mengaku terkejut dengan pernyataan Juru Bicara (Jubir) PKS M. Kholid.

"Cuma saya kaget saja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain," kata Anies.

"Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya dan setahunya saya tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain," sambungnya.