Sukses

KPU DKI Tepis Isu Bakal Loloskan Calon Independen Agar KIM Tak Lawan Kotak Kosong

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari, mengaku baru tahu soal adanya isu tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - KPU DKI Jakarta menepis isu bakal dengan sengaja meloloskan bakal pasangan calon (Paslon) gubernur - wakil gubernur jalur independen atau perseorangan, agar calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari, mengaku baru tahu soal adanya isu tersebut.

"Saya malah baru tahu. Maksudnya kita belum menetapkan (pasangan calon), tapi sudah ada isu seperti itu," kata Astri kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (14/8/2024).

Astri memastikan, KPU DKI Jakarta selaku penyelenggara bakal menjalani proses dan tahapan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dia menyampaikan, proses yang tengah berlangsung terhadap bakal paslon independen cukup panjang, mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga rekapitulasi. Semuanya, kata Astri dilakukan secara berjenjang sesuai aturan.

"Lalu di proses tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam situ, sehingga bisa saling cross check atau memberikan masukan," jelas dia.

Selain itu, menurut Astri segala proses dan tahapan Pilkada yang dilakukan KPU DKI Jakarta juga didampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Sehingga, dia memastikan isu tersebut tidak benar.

"Jadi kalau tadi dibilang akan (sengaja) meloloskan (calon independen) kita malah tidak tahu, kita akan meloloskan atau tidak karena penetapan sendiri baru nanti 19 Agustus," ujarnya. 

2 dari 3 halaman

Bos PPI: Elite Partai Bisa Atur Munculnya Kotak Kosong atau Calon Jadi-Jadian

Sebelumnya, Pengamat Politik Adi Prayitno mengunggah komentar, terkait panas-dingin hubungan PKS dan Anies Baswedan yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024. Adi menyinggung, realitas seseorang yang berada di puncak popularitas belum tentu mendapat tiket di kontestasi pesta demokrasi dengan mudah.

“Kalau ada orang yang merasa popularitasnya menyentuh ‘langit ketujuh’, punya rekam jejak mentereng, dan seterusnya, belum tentu mendapat dukungan partai berlayar di Pilkada. Kuncinya adalah jangan heran dan jangan bawa perasaan (baper),” kata Adi Prayitno seperti dikutip Minggu (11/8/2024).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengingatkan, dalam banyak hal elite partai punya kalkulasi lain. Menurut dia, hal itu menjadi watak dasar politik di Indonesia. Maka dari itu, bagi siapa pun yang ingin ‘berkuasa’ harusnya segera masuk menjadi bagian dari partai sebagai kader.

“Kuasa elite fenomena demokrasi mesti jadi pelajaran penting bagi siapa pun yang tak berpartai, tapi punya syahwat kekuasaan, harus segera berpartai. Jangan asyik sendiri,” wanti Adi.

“(Jangan) merasa besar, berada di zona nyaman, dan selalu merasa bakal dikerubungi partai untuk diusung maju,” imbuh dia menegaskan.

Adi mencatat, cara berpolitik di Indonesia saat ini sudah bergeser. Dulu, politik ditentukan akar rumput namun kini politik hari ini sampai pada fase di mana elite partai jadi penentu segala-galanya. 

“Elite partai bisa atur munculnya calon tunggal melawan kotak kosong atau calon tunggal melawan calon jadi-jadian,” ungkap Dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah ini.

3 dari 3 halaman

Jangan Percaya dalam Urusan Politik

Menutup ‘tausyiah’, Adi meminta semua pihak memiliki kewaspadaan tingkat tinggi di arena politik. Sebab, tidak ada pihak yang dapat dipercaya sepenuhnya saat berada di dalam arena.

“Di politik kau jangan percaya 100 persen pada siapapun. Jangan terpedaya penampilan dan tutur kata. Itu serba kamuflase demi mendapat kekuasaan,” Adi menandasi.