PKS Siap Ikuti Putusan MK di Pilkada 2024

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kiri), saat press conference di ICE BSD, Selasa (20/8/2024) (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 40 ayat (3) UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan Partai Gelora dan Partai Buruh. PKS menyatakan siap mengikuti putusan tersebut.

“MK ini kita percayakan sebagai MK, sudah ada keputusan, ya ikutilah. Tinggal Peraturan KPU-nya, besok dan pastinya akan terjadi sebuah perubahan yang luas dengan pencalonan dalam waktu beberapa hari ini,” ujar Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi di Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Aboe Bakar mengambil contoh, peta Pilkada di Sulawesi Tengah dan beberapa tempat lainnya juga bisa berubah. Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui pasti perubahan seperti apa peta politik Pilkada Serentak 2024 yang pendaftarannya tinggal menghitung hari tersebut.

Lalu disinggung soal dukungannya kepada Anies Baswedan dicabut dengan alasan kekurangan 4 kursi, Aboe Bakar menyatakan hal itu sudah selesai urusannya. PKS tetap dengan Surat Keputusan (SK) terbaru yakni mengusung duet Ridwan Kamil dan Suswono.

“Sudah selesai urusan, dalam politik enggak ada mundur ke belakang, sudah selesai,” ujarnya.

Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan, PKS sudah mengambil keputusan politik di Pilkada Serentak 2024, sehingga tidak akan ada keputusan politik yang mundur.

Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil juga turut merespons putusan Mahkamah Konstitusi. Dia mengaku belum memahami betul amar putusan MK, sehingga akan mempelajarinya terlebih dulu.

"Saya tidak paham. Semua yang tidak paham harus dipelajari dulu dan diserahkan kepada institusi yang akan memutuskan," kata Kang Emil saat ditemui di acara Konsolidasi Nasional Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PKS di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku, dirinya saat ini hanya mengikuti proses dan tugas dari Partai Golkar.

"Kalau tugas saya kan mengikuti proses, diusung partai sendiri, jadi diserahkan kepada institusi negara," ujar Ridwan Kamil menandaskan.

2 dari 4 halaman

MK Nyatakan Pasal 40 (3) UU Pilkada Inkonstitusional

Jelang Sidang Pembacaan Putusan, Penjagaan Gedung MK Diperketat — Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Seperti diketahui, putusan atas perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut telah dibacakan majelis hakim dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). MK menyatakan, Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada inkonstitusional.

Adapun isi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada adalah, "Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Atas gugatan tersebut, MK memutuskan mengabulkan sebagian dengan amar putusan yang mengubah isi dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagai berikut:

Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

3 dari 4 halaman

Aturan Mengusulkan Calon Gubernur

Sidang PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). (Liputan6.com/ Winda Nelfira)

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

4 dari 4 halaman

Aturan Mengajukan Calon Bupati dan Wali Kota

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.