Puan Maharani Bantah Pemilihan Pramono Anung di Pilkada Jakarta Bentuk Kompromi ke Istana

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membantah isu yang menyebutkan pemilihan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Pilkada Jakarta 2024, adalah bentuk kompromi dan sinyal partainya merapat ke pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya.

"Enggak ada, enggak ada kompromi. Kita semua baik-baik saja. Berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan kesatuan," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Ketua DPP PDIP ini menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada 2024.

"Pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing," kata Puan.

Menurut dia, pemilihan Pramono Anung bukan berarti PDIP merapat ke istana. Sebab sejak awal sebagai sosok yang profesional, Pramono Anung memang Sekretaris Kabinet yang merupakan bagian dari istana.

"Pak Pram kan memang sekarang di istana, Pak Pram saat ini masih Seskab masih di istana, jadi kompromi apa ya," kata Puan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus angkat suara terkait alasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk mengusung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

Di mana sempat muncul nama Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan diusung oleh PDIP.

Deddy menyebut, nama Pramono Anung sudah muncul sejak dua bulan sebelum pendaftaran ke KPU Jakarta.

"Jadi nama Pak Pramono Anung ini kan tidak ujuk-ujuk muncul, dari dua bulan lalu sudah muncul. Sembari kita coba mengelaborasi potensi untuk katakanlah memasangkan juga Pak Anies Baswedan, maupun Pak Ahok," kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

2 dari 3 halaman

Deddy Sitorus PDIP: Nama Pramono Anung Tak Tiba-tiba Muncul untuk Pilkada Jakarta

Deddy menjelaskan, nama Pramono Anung juga dielaborasikan dengan Anies dan Ahok. Bahkan, Deddy mengakui ada penjajakan antara PDIP dengan Anies.

"Kita memahami bahwa Pak Anies ini kan juga menjadi satu bagian dari sejarah kita dalam pemilihan gubernur di DKI beberapa waktu lalu yang akhirnya menimbulkan polarisasi," ujar dia.

Namun, karena sejarah politik Anies di Pilkada Jakarta lalu menimbulkan polarisasi, akhirnya PDIP juga menghitung sosok Ahok jika didampingkan dengan Anies.

"Oleh karena itu kita mencoba melakukan pendalaman dengan Pak Ahok sampai hari Senin kemarin. Pendalaman untuk melihat bagaimana Pak Anies itu bisa mem-bridging antara kelompok, katakanlah kelompok tanda kutip Islam, dengan kelompok-kelompok lain, komunasionalis, dan seterusnya," jelas Deddy.

"Dan itu kami lakukan terus sampai pada siang hari, pada hari Senin kemarin, pada saat pengumuman para calon Kepala Daerah yang gelombang ketiga kemarin," sambungnya.

3 dari 3 halaman

Jalan Tengah

Kendati demikian, Deddy menyadari jika Anies dan Ahok dipersatukan memiliki pendukung yang sangat ekstrem. Sehingga, solusi yang diambil oleh PDIP sebagai jalan tengah yakni dengan mengusung Pramono Anung

"Tetapi kita menyadari kemudian bahwa dua kutub ini sangat ekstrim perbedaannya. Kelompok pendukung Pak Ahok, kelompok pendukung Pak Anies. Sehingga kemudian munculah alternatif itu kembali Pak Pramono Anung sebagai jalan tengah dari dua kutub ini," ungkap dia.

Meski PDIP akhirnya memutuskan memilih Pramono sebagai cagub Jakarta, Deddy menyebut hubungan dengan Anies masih berjalan dengan baik.

"Dan saya kira Pak Anies juga sudah bertelepon-teleponan komunikasi dengan Pak Pramono Anung, Pak Ahok juga sudah, Dan saya kira inilah nanti kekuatan yang bisa membantu kalau Tuhan mengizinkan takdirnya Pak Pram dan Pak Rano Karno itu kemudian dipilih menjadi pelayan masyarakat Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur," imbuh dia.