LPI: Pilkada 2024 Diproyeksikan Berjalan Kondusif

Diskusi Publik LPI bertema Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8/2024) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Rangkaian Pilkada 2024 terus bergulir. Usai pendaftaran pasangan calon ditutup, kini peta persaingan antara kandidat mulai terlihat.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan memproyeksi pesta demokrasi antar calon kepala daerah akan berlangsung kondusif.

“Kondusifitas itu tergantung kepada sejauh mana seluruh pihak tetap berkomitmen menjaga seluruh proses tahapan pilkada ini tetap berlangsung kondusif,” kata Ali saat Diskusi Publik LPI bertema Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Namun demikian, Ali mencatat, hal yang perlu diperhatikan dalam setiap laga elektoral ini, baik skup nasional maupun lokal, adalah gesekan atau konflik sosial antar kelompok masyarakat atau akar rumput.

“Memang, ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini, seperti penggunaan isu SARA, money politik, independensi dan integritas penyelenggara, moral hazard peserta (baik calon maupun partai pengusung), karenanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan dan mekanisme” saran Ali.

Soal arah baru demokrasi, Ali menjelaskan hal itu dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional yang diupayakan untuk diperluas hingga ke tingkat lokal melalui momentum pilkada serentak.

“Ya kalau kita lihat dari komposisi koalisi politik di nasional tengah diupayakan untuk diseleraskan hingga ke daerah. Baik yang saat ini masuk dalam Koalisi Indonesia Maju atau di yang berada di luar blok politik ini,” jelas Ali.

Ali mengamini, suka atau tidak, aliansi politik nasional merupakan residu politik di masa Pilpres 2024, meski saat ini ada fragmentasi elit partai yang juga sudah menyatakan bergabung di KIM. Tetapi, baik blok politik yang berada di KIM atau di luar, harapannya tetap mengupayakan proses demokrasi semakin bertumbuh kualitatif.

Sementara itu, Direktur Politik Hankam dari BRIN, Muhammad Nurhasim dalam diskusi senada lebih menyoroti praktik oligark. Dengan peta politik saat ini, bukan tidak mungkin hal tersebut akan meluas ke laga elektoral Pilkada.

"Terlebih paska putusan MK, 20 Agustus 2024, banyak elit dikejutkan, para oligark saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah. Pertanyaannya, apakah para kandidat yang diputuskan oleh elit partai nasional itu programnya jelas?,” tanya Nurhasim.

2 dari 3 halaman

Kondusivitas

Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret tiga kategori, tension (ketegangan) elit, konflik antar calon dengan penyelenggara yang termobilisasi, dan konfik di internal partai.

“Perlu dicermati dan umumnya terjadi, adalah konflik antar calon dengan penyelenggara yang mempunyai basis dukungan militan dan loyal. Itu sebabnya, integritas penyelenggara dan akuntabilitas seluruh proses Pilkada berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan Pilkada,” wanti Nurhasim.

“Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Terkecuali ada kekuatan lain yang menginjeksi isu-isu SARA dan kekerabatan. Itu sebabnya, elemen ini harus diawasi bersama," imbuh dia.

3 dari 3 halaman

Peran Oligarki

Di kesempatan yang sama, Pakar Kebijakan Publik, Asep Kusnanto menambahkan, peran oligarki dalam kontestasi Pilkada Serentak ini akan berupaya untuk memperluas jangkauan monopoli seluruh sumber daya dari nasional sampai ke daerah. Maka dari itu, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, harus perbaiki dulu kualitas demokrasi di internal partai politik.

"Kita tidak bisa menyalahkan mereka (oligarki). Sebab, kaum oligark by nature, sudah teramat kuat. Nah, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka partai politik harus banyak berbenah dan solusinya adalah partai harus diaudit, apakah sudah demokratis atau belum," Asep menandasi.

Dalam diskusi tersebut, turut hadir di Ketua Umum DPP KNPI 2022-2025, Putri Khairunnisa, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, Pengamat Media dan Komunikasi Publik Margaretta Putri, dan Pengamat Ekonomi-Politik Mardiyanto.