Sahroni Harap Polri Jaga Ruang Digital Agar Terhindar dari Hoaks Selama Pilkada 2024

Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Sahroni (Nur Habibie/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada 2024, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.

"Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah panas dari pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau," kata dia dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

"Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada," sambungnya.

Politikus NasDem ini menuturkan, saat ini sudah banyak pihak yang dapat memanipulasi fakta melalui media sosial. Dirinya tidak ingin, pembiaran yang berlebihan berujung pada penyesatan informasi.

"Tapi bukan berarti Polri harus jadi reaktif berlebih, tidak usah. Biarkan proses dialektika terjadi di medsos. Tapi jika ada yang kebablasan dan memenuhi unsur-unsur pidana, ya harus ditangani bahkan diproses. Biar orang tidak seenaknya memfitnah atau menyebar hoaks. Karena kita ingin proses Pilkada ini diwarnai dengan tarung ide dan gagasan. Jangan sampai ada yang menyetir ke arah lain," ungkap Sahroni.

Dia juga berharap pihak kepolisian bersikap bijak dalam menangani aduan-aduan yang muncul selama Pilkada 2024.

“Ya tapi pasti ada juga aduan yang bersifat politis. Misal pihak A merasa pihak B kebablasan atau hal-hal lainnya. Nah polisi harus cermat dalam menangani yang seperti itu,” tutup Sahroni.

2 dari 3 halaman

Tetap Rawat Persatuan dan Kesatuan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan.

Hal ini disampaikannya dalam rangka menghadapi Pilkada 2024.

Ade tak pungkiri bakal ada perbedaan politik diantara masyarakat yang memiliki hak pilih, terlebih di Pilkada 2024. Namun, menurut dia, hal tersebut tak boleh sampai merusak kerukunan.

"Kita tetap merawat kesatuan dan persatuan. Nanti kembali lagi fokus pada kehidupan yang baik, berbeda pilihan itu pasti tetapi yang harus kita lakukan adalah menjaga Kamtibmas, menjaga keutuhan bangsa," kata Ade di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia menegaskan, Polda Metro Jaya siap mengamankan setiap tahapan Pilkada serentak. Dia juga mengajak peserta pilkada untuk ikut sama-sama menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing.

"Bagi yang terlibat, yang mencalonkan diri mohon sama-sama kita menjaga ketertiban," ucap Ade.

Dia pun menuturkan, Polda Metro Jaya telah melakukan koordinasi lintas sektoral berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan pilkada.

"Itu stakeholder sudah dilibatkan semua rekan-rekan TNI, BIN, Pemprov DKI, KPUD, Bawaslu, tidak hanya Bawaslu DKI ya. Karena wilayah Polda Metro Jaya ada sebagian wilayah di Banten. Jadi Bawaslu Banten, Bawaslu Jawa Barat juga terlibat," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Polisi Ajak Tokoh Adat dan Agama Antisipasi Konflik Sosial di Pilkada

Konflik sosial rentan terjadi dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Perbedaan pilihan bisa menjadi pemicu apalagi kalau ada pihak tak bertanggungjawab membuat isu-isu politik melalui kabar bohong atau hoax.

Polres Rokan Hulu sebagai salah satu unsur pengamanan di Pilkada 2024, meminta masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh adat, menyelesaikan secara cepat sebelum meluas.

"Apabila terjadi, pemuka masyarakat dan unsur pimpinan kecamatan harus meminimalisir agar tidak meluas," kata Kapolres Rokan Hulu Ajun Komisaris Besar Budi Setiyono SIK, Jum'at siang, 6 September

Hal tersebut disampaikan Budi saat menggelar Jum'at Curhat dan Cooling System Pilkada Serentak di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Hadir unsur pimpinan kecamatan, tokoh adat dan tokoh agama.

Budi menjelaskan, perbedaan pilihan merupakan hal wajar dalam kontestasi Pilkada. Hal ini harus disikapi dengan baik sehingga perbedaan tidak menjadi pemecah persatuan.

Masyarakat diminta jangan mau dipecah belah isu politik dan diprovokasi pihak tak bertanggungjawab. Apalagi isu itu sengaja diciptakan untuk menyudutkan salah satu calon kepala daerah.

"Waspadai kampanye hitam selama tahapan Pilkada, jangan mudah percaya berita hoax dan jangan golput, wujudkan Pilkada damai," kata Budi.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Ahmad Sahroni
Pilkada 2024
pilkada
Polri