Ahmad Ali Disebut Jadi Kuda Hitam di Pilkada Sulteng 2024

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali merespons soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menyebut menunggu pinangan bakal capres Anies Baswedan sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Liputan6.com, Jakarta Dinamika politik untuk Pilkada Sulawesi Tengah 2024 tak kalah ramai dari wilayah lain. Pasalnya, kekuatan petahana Rusdy Mastura yang menggandeng Sulaiman Agusto, harus menghadapi pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri dan Anwar Hafid-Reny Lamadjido.

Disebut pakar hukum Fransiscus Manurung memandang, Ahmad Ali bisa menjadi kuda hitam di Pilkada Sulteng 2024 ini. Pasalnya, gaya politiknya berbeda.

"Ini bukan taktik yang sering kita lihat dalam perpolitikan lokal. Ahmad Ali mampu mengendalikan narasi. Ia memiliki kedewasaan politik yang jarang ada," kata dia, Selasa (17/9/2024).

Hal ini diamini, oleh Ketua Tim Pemenangan Ahmad Ali-Abdul Karim, Hidayat Lamakarate menyebut jagoannya enggan menyerang lawan sebagai gaya politiknya di pilkada ini.

"Ahmad Ali memilih untuk mengedepankan rasa hormat dan pengakuan terhadap lawan. Ini adalah wujud kematangan berpolitik yang akhirnya membuat saya yakin untuk ikut berjuang bersama," jelas dia.

Sebelumnya, Ahmad Ali yang merupakan Politikus NasDem ini memuji kedua rivalnya, bahkan di depan para pendukungnya.

"Tiga kandidat yang bertarung di Pilgub Sulteng ini adalah kader-kader terbaik Sulawesi Tengah. Saya tidak akan mengatakan dua kandidat lain memiliki keburukan. Semua kandidat memiliki niat yang baik untuk memajukan Sulawesi Tengah," tutur dia.

2 dari 2 halaman

Bisa Jadi Pilot Project Daerah Lain

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai program asuransi pertanian, peternak, hingga nelayan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (AKA) di Pilkada Sulawesi Tengah (Sulteng) bisa menjadi pilot project bagi daerah berbasis pertanian yang lain.

"Program Ahmad Ali-AKA ini bisa jadi pilot project dan ditiru oleh daerah lain terutama yang berbasis pertanian hingga perikanan seperti Sulteng," kata Trubus.

Menurut Trubus, asuransi pertanian hingga nelayan selama ini adalah kebijakan terbatas. Sehingga, jika ada kepala daerah yang mau mengembangkan kebijakan tersebut lebih luas cover atau cakupannya sangat potensial membantu seluruh masalah petani hingga nelayan yang selama ini belum diperhatikan di tingkat daerah.

"Cakupan perlindungan untuk petani hingga nelayan harus diperluas jangan hanya padi atau sapi saja. Atau jumlah kerugian yang dibayar juga harus membuat untung mereka. Disesuaikan sama kebutuhan petani dan nelayan di daerah tersebut," kata Trubus.