Jika Terpilih Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung Akan Selesaikan Masalah Kampung Bayam

Naik Oplet, Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno Bergerak Menuju KPU Jakarta — Pramono Anung dan Rano Karno maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur setelah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung berjanji akan membereskan permasalahan yang ada di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara.

Hal itu akan diselesaikan bila terpilih menjadi gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

"Kampung Bayam pun akan kami selesaikan. Saya berjanji akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam," kata dia di Taman Semanggi, Jakarta Pusat pada Kamis (19/9/2024).

Pramono mengatakan, dirinya akan mempelajari secara detail akar masalah yang menyebabkan belum ada penyerahan kunci ke warga Kampung Bayam.

Padahal, sepengetahuan sudah ada sebagian kesepakatan yang tercapai antara warga Kampung Bayam dengan pengelola apartemen di penghujung jabatan Anies Baswedan pada saat menjadi Gubenur DKI Jakarta.

"Kenapa sampai hari ini kunci yang sudah jadi kesepakatan kok blm diberikan, kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes ada konflik sehingga hari ini belum terselesaikan. Maka kami kalau akan menyelesaikan persoalan itu," ujar dia.

Pramono menekankan, persoalan di Kampung Susun Bayam menjadi prioritas yang harus segera dicarikan solusi bila diberi mandat sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Karena rumah itu dibangun sebagai bentuk kompensasi.

"Harus diutamakan karena rumah susun itu dibangun memang untuk kompensasi itu, sehingga prioritasnya hanya untuk itu, ga boleh ada yang lain," ucap dia.

Apalagi, dia menambahkan, Kampung Bayam sudah ada sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Kala itu, masyarakat diberikan ruang untuk mengelola Kampung Bayam.

2 dari 2 halaman

Cari Solusi Terbaik

Karenanya, Pramono berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk warga Kampung Bayam.

"Inilah yang akan kami pelajari dan tentunya keputusan harus adil bagi siapapun terutama bagi orang yang memerlukan tetapi bagi Pemda juga hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan," ucap dia.

Sementara itu, terkait adanya warga yang menolak. Pramono mengatakan, hal itu terjadi karena sosialisasinya belum maksimal.

"Memang harus ada ruang untuk duduk kembali bersepakat bermusyawarah itu bagian yang memang harus selalu dibuka gabisa kemudian ditutup kemudian ada konflik yang ada di masyarakat," tandas dia.

Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Setiap Pasangan Calon Sampaikan Visi-Misi