Revisi Jakarta Gelar 'Suara Warga', Jaring Aspirasi Masyarakat Jelang Pilkada 2024

Warga Jakarta dari berbagai elemen masyarakat turut memeriahkan acara 'Suara Warga' di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Warga Jakarta dari berbagai elemen masyarakat turut memeriahkan acara 'Suara Warga' di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024). Acara ini diinisiasi oleh Revisi jakarta sebagai bentuk diskusi publik dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan terkait dengan isu-isu kota.

Lebih lanjut, Suara Warga juga menjadi acara simbolis menuju Pilkada Jakarta 2024. Dengan membangun kesadaran kolektif tentang peran pemilih sekaligus menggerakkan suara kolektif untuk menuntut proses Pilkada yang bebas dari manipulasi, politik uang, dan tekanan politik.

Suara Warga turut dihadiri oleh perwakilan Kampung Bayam, Perwakilan Alm. Benyamin Sueb, IKJ, Srikandi Berkarya, BEM SI, dan Kesenian Betawi yang turut menyuarakan keresahan atas masa depan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam nyanyian, orasi, dan diskusi untuk menyuarakan masa depan DKJ yang akan segera mendapatkan Nahkoda baru dalam Pilkada 2024.

Jeliana, perwakilan warga Kampung Bayam mengungkapkan harapan mereka untuk mendapat hak yang telah dijanjikan oleh Gubernur sebelumnya terkait rumah susun di kawasan Kampung Bayam. Terlebih, permasalahan ini harusnya Komnas HAM turut andil dalam mengawal permasalahan di Kampung Bayam. Namun, peran Komnas HAM masih jauh dari apa yang diharapkan oleh warga kampung bayam.

Rehan, perwakilan Makmur Djaja (Mahasiswa IKJ) mengungkapkan kurangnya dukungan pemerintah terkait ruang publik dan ruang ekspresi sebagai penunjang komunitas seni.

Fauzi, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Trilogi dan Dafa, selaku perwakilan BEM Universitas Paramadina mengungkapkan kesepakatannya untuk mengawal berjalannya Pilkada Jakarta 2024.

Rayhan Adhi, selaku Co-Founder Revisi Jakarta dalam acara tersebut menyatakan bahwa Pilkada Jakarta merupakan hajatan warga Jakarta, tidak hanya dimiliki segelintir golongan, diharapkan adanya Suara Warga dapat menjadi penyambung aspirasi antara elemen masyarakat dengan stakeholders terkait.

Adhi juga mendorong masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya agar para calon pemimpin dapat dengan jelas mengetahui kebutuhan dari masyarakat Jakarta. Disamping itu, Adhi menekankan masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Jakarta, karena dampak akan terasa selama lima tahun ke depan.

Agenda Suara Warga diakhiri dengan doa bersama dan penandatanganan dukungan, serta harapan untuk Jakarta yang lebih baik ke depan.

2 dari 2 halaman

Tujuan dan Komitmen

Adapun, tujuan dan komitmen yang ingin dicapai dalam Suara Warga hari ini adalah:

- Memfasilitasi warga Jakarta dari berbagai lapisan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka terkait dengan isu-isu kota dan Memberikan kesempatan bagi warga yang belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah.

- Melibatkan warga dalam bentuk ekspresi kreatif yang beragam sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan aspirasi, guna menjadikan proses demokrasi lebih inklusif dan beragam.

- Menjaga Nilai-nilai Demokrasi. Menggali perspektif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tahapan Pilkada.

- Menguatkan Tuntutan untuk Pilkada Bersih dan Adil. Menggerakkan suara kolektif untuk menuntut proses Pilkada yang bebas dari manipulasi, politik uang, dan tekanan politik.

- Meningkatkan Kepercayaan Publik pada Proses Pemilu. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pilkada dengan menyoroti pentingnya transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

- Mendukung Kandidat yang Memiliki Integritas. Mendorong masyarakat untuk mendukung kandidat yang memiliki rekam jejak baik, integritas tinggi, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

- Membangun Kesadaran Kolektif tentang Peran Pemilih. Mengingatkan masyarakat bahwa setiap suara yang diberikan dalam Pilkada memiliki dampak signifikan dalam menentukan masa depan daerah.

- Mengadvokasi Kebijakan Pemilu yang Lebih Baik. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang memperkuat mekanisme Pilkada, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.