Pramono Tanda Tangani Kesepakatan dengan Warga Kampung Bayam, Janji Tuntaskan Polemik Hunian

Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengusulkan solusi bagi warga Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, dengan menawarkan pembukaan lapangan pekerjaan. Rencana tersebut menjadi salah satu bagian dari program yang akan diusungnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Nah mudah-mudahan itu (buka lapangan kerja) jadi program kita," kata Rano Karno di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024).

Permasalahan di Kampung Bayam memang hingga saat ini tidak kunjung tuntas. Salah satu polemik utamanya warga asli kampung Bayam tidak bisa tinggal di rusun yang telah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, setelah bangunan mereka digusur untuk pembangunan Jakarta Internasional Stadion (JIS)

Rusun tersebut disebut-sebut malah ditempati oleh para pekerja JIS. Sementara warga Kampung Bayam diminta untuk membayar sebelum menempati rusun tersebut.

Berkaca dari kasus tersebut, Rano berencana akan memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka.

"Memang kemarin juga bilang waktu saya pergi ke daerah Kalideres, 'bang kalau kita mau kerja dicari pengalaman, mana ada orang enggak pernah kerja ada pengalaman', kan pertanyaan aneh juga," kata pria dengan sapaan kerap Bang Doel itu.

Diketahui, calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan, yang dibutuhkan dari Jakarta adalah program keberlanjutan dan bukan yang baru.

"Enggak bisa (program baru) tapi berkelanjutan. Karena kita juga enggak bisa lepas dengan pusat," kata dia Jakarta, Minggu (8/9/2024).

"Kalau dibilang program baru, saya berani bilang Pemda itu program cuma dua kategori. Pertama urusan wajib, kedua urusan pilihan," sambungnya.

Politikus PDIP ini menuturkan, program wajib yang dimaksud adalah urusan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan atau dalam arti lain program yang menjadi prioritas utama.

Rano pun mengungkapkan, program yang bersifat opsional adalah bisa dipilih untuk didahulukan.

"Urusan pilihan, misalnya apa perlu Jakarta ada dinas kehutanan? Kan Jakarta tidak punya hutan ya tidak perlu tapi mungkin dinas pertamanan itu kita perbanyak. Apakah ada nanti tentang ruang terbuka hijau? Itu wajib apalagi sekarang panasnya sudah 38 derajat nih,” ungkap Rano.