Tanggapi Gerakan Coblos 3 Paslon, KPU Minta Pemilih Bijak Gunakan Hak Pilihnya

Diskusi Publik dan Sosialisasi KPU. (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Akademisi dan Praktisi Hukum, Dr. Sulistyowati mengatakan, Demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada tiga pasangan calon Kepala Daerah di Pilkada Jakarta 2024 hilang. Hal itu dia sampaikan saat diskusi dan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 yang digelar oleh PB.SEMMI di Jakarta.

“Publik menilai pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh partai politik di Pilkada Jakarta tidak mencerminkan aspirasi mereka. Implikasinya, muncul gerakan untuk golput ataupun mencoblos semua pasangan calon," kata Sulis seperti dikutip Minggu (29/9/2024).

Sulis pun menyoroti kinerja KPU yang menurutnya tidak banyak melibatkan warga untuk mengambil peran mensukseskan gelaran Pilkada 2024 yang adil. Dia pun meminta PB.SEMMI melakukan pengawasan Pilkada Jakarta 2024.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Jakarta, Dodi Wijaya mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut terlibat aktif mensukseskan Pilkada 2024. Sebab menurut dia, Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara tapi juga tanggungjawab semua komponen masyarakat.

“Setiap masyarakat yang datang ke TPS punya kontribusi terhadap masa depan Jakarta lima tahun kedepan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat berarti gelaran Pilkada bisa dibilang sukses. Saya tantang PB.SEMMI undang tiga paslon pasangan Pilkada DKI Jakarta,” ucap Dodi.

2 dari 3 halaman

Imbau Gunakan Hak Pilih

Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik) — Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Soal Gerakan Coblos Semua yang marak di media sosial, dia menjelaskan dalam Pilkada merupakan Hak setiap warga Negara, boleh digunakan boleh tidak. Namun semakin rendah partisipasi publik berdampak munculnya anggapan pasangan calon terpilih kurang memiliki legitimasi.

“Kami mengimbau agar masyarakat Jakarta bisa menggunakan hak politiknya secara bijak,” minta Dodi.

Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengklaim Pilgub Jakarta 2024 mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal dia sebut dari narasi-narasi yang kerap dilontarkan oleh warga Jakarta di media sosial.

3 dari 3 halaman

Tolak Ukur Suksesi Pilkada

Selain itu, Refly menilai tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024 menjadi tolak ukur sukses tidaknya penyelenggara Pilkada tersebut. Jika partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 tinggi maka Pilkada 2024 bisa disebut sukses, begitu juga sebaliknya.

“Tugas terpenting KPU adalah membuat masyarakat Jakarta mau hadir ke TPS untuk berpartisipasi dalam hajatan pilkada Jakarta 2024. Soal di TPS masyarakat menggunakan Hak nya atau tidak itu soal lain. Tapi setidaknya KPU berhasil menghimbau masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam Pilkada 2024," Refly menyudahi.