Sukses

Pramono Akan Bentuk Jakarta Fund agar Tak Bergantung pada Pajak

Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Jakarta membutuhkan terobosan dalam mendapatkan pemasukan daerah. Menurut Pramono, Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi.

Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Jakarta membutuhkan terobosan dalam mendapatkan pemasukan daerah. Menurut Pramono, Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, Jakarta mendapatkan pemasukan pajak dalam satu tahun hampir Rp3.000 triliun. Dari jumlah itu, karena pajak menjadi kewenangan pusat, Jakarta hanya menerima kurang lebih 1,5 persen.

"Jadi masih sangat kecil," kata Pramono Anung dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/10/2024).

Oleh karena itu, jika ia terpilih sebagai gubernur, Pramono dengan pengalamannya akan membentuk yang namanya Jakarta Funding atau Jakarta Fund supaya ada penerimaan baru bagi Jakarta.

Pramono mengatakan konsep Jakarta Fund ini meniru apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang membentuk Ina Fund atau Indonesia Fund. Nantinya badan ini akan menjadi investor untuk daerah-daerah yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta.

"Kalau Jakarta Fund dilakukan, revenue-nya Jakarta tidak hanya bergantung pada pajak dan restribusi," ujar Pramono. "Yang penting dikelola secara profesional," sambung Pramono.

Sebelumnya, saat memberi sambutan dalam acara Dialog Publik Seni di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Senin (23/09/24), Pramono Anung menyinggung 'Jakarta Fund' sebagai dana abadi untuk menciptakan pemasukan bagi Jakarta sekaligus solusi dari berbagai persoalan.

"Kenapa Jakarta enggak punya Jakarta Fund? Apa tujuannya Jakarta Fund? Apakah bisa? Sangat bisa. Bagaimana caranya? Supaya nanti kebudayaan atau kesenian ini punya dana abadi yang bisa digunakan," ungkap Pramono pada acara yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tersebut.

Cagub yang diusung PDIP itu menganggap inovasi ini akan berhasil bila dilaksanakan dengan transparan dan dikelola oleh profesional dan terbuka.

"Sehingga dengan lihat bagaimana caranya? Indonesia Fund ketika dimulai 2,5 tahun yang lalu. Dana awalnya itu hanya Rp6 triliun. Rp2 triliun dulu. Lalu Rp4 triliun. Hari ini sudah punya Rp150 triliun, karena dikelola secara profesional dan terbuka," kata Pramono.

"Saya membayangkan kalau gubernur yang mempunyai betul-betul keinginan membangun Jakarta dan mempunyai inovasi untuk pemasukan bagi Jakarta, maka Jakarta Fund bisa dilakukan," kata mantan Sekretaris Kabinet RI.

2 dari 2 halaman

Pramono Anung Ingin Bangun Hunian di Atas Bangunan Kantor Pemerintahan

Sebelumnya, cagub nomor urut 3, Pramono Anung, berencana membangunkan hunian di kantor atau bangunan pemerintahan selain di pasar.

"Terobosan bukan hanya pasar saja yang ditingkat menjadi hunian. Kalau kemudian suatu hari, kantor kecamatan, kelurahan dan fasilitas lainnya, termasuk puskesmas, yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu," kata Pramono Anung di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2024).

Selain hunian, Pramono juga berencana membangun ruang kreatif untuk kelompok muda dalam satu bangunan yang sama dengan hunian tersebut.

"Bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2 dan 3 kantor kecamatan, sementara 4, 5 menjadi tempat creative hub, supaya anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya dan (lantai) 6 ke atas menjadi hunian," jelas Pramono yang dikutip dari Antara.

Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta. Hal ini mengingat terbatasnya lahan kosong di Jakarta, sehingga harga tanah menjadi semakin mahal.

Otomatis harga yang mahal dapat membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi ekonominya. Lalu, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian juga perlu dipertimbangkan.

Lebih lanjut, Pramono mengaku masih berpikir lagi terkait kelanjutan program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp0 yang pernah dijalankan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Pramono mengaku dirinya bersama Rano Karno serta tim pemenangan turut mengkaji program-program pemenuhan kebutuhan hunian warga yang sudah ada, baik oleh Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Mekanisme atau cara dengan DP Rp0 digagas Mas Anies atau dengan cara rumah susun yang dilakukan Pak Ahok, harus dikaji. Yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu," jelas Pramono.