KPUD Kota Depok Didesak Gencar Sosialisasikan Pilkada 2024

Kantor KPUD Kota Depok yang berada di Jalan Raya Margonda, Depok. (Foto: Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPRD Kota Depok fraksi PKB, Babai Suhaimi meminta KPUD Kota Depok segera melakukan sosialisasi Pilkada 2024. Menurut dia, hal tersebut masih minim.

"Kalau dilihat dari fakta lapangan bahwa memang dengan sisa waktu yang ada, saya melihat sosialisasi yang dilakukan KPU sangat minim," ujar dia, Senin (7/10/2024).

Dilaporkan Melanggar Administrasi ke Bawaslu, Ini Pembelaan KPUD Depok

Babai menjelaskan, berdasarkan fakta lapangan, spanduk ajakan dan informasi memilih pada Pilkada Depok 2024 milik KPUD Depok, sulit ditemukan. Bahkan, pada sejumlah sudut jalan di wilayah Depok tidak ditemukan.

"Sosialisasi dalam bentuk ajakan lain apakah itu di medsos, atau di media cetak dan online yang berulang kali juga sangat minim," jelas Babai.

Dia merasa khawatir apabila KPUD Depok tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akan mempengaruhi penggunaan hak suara memilih. Menurutnya, berkaca pada Pilkada lalu, angka golput di Kota Depok cukup tinggi.

"Bahkan, beberapa kali golput melebihi daripada pemenang Pilkada, dan menurut saya hal ini seharusnya tidak terjadi, karena tentu anggaran untuk sosialisasi sudah tersedia dan anggaran itu juga cukup besar," tegas Babai.

Dia meminta KPUD Kota Depok segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengundang komponen masyarakat seperti pengurus lingkungan melakukan sosialisasi Pilkada Depok.

KPUD Depok dapat memberikan sosialisasi, salah satunya penggunaan kertas suara untuk melakukan pencoblosan.

"Kita tahu bahwa bukan hanya Pemilihan Walikota Depok ini, tetapi juga ada pemilihan Gubernur," ucap Babai.

2 dari 3 halaman

Direncanakan dengan Baik

KPUD Depok diminta melakukan sosialisasi secara sistematis, terukur dan terencana dengan baik. Sosialisasi yang diberikan dapat menyentuh para pemilih, sehingga angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 akan tinggi.

"Jangan sampai lagi terjadi golput yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Pemilukada lima tahun KPU kan sudah punya data, jadi diketahui wilayah atau kelurahan tingkat partisipasinya rendah," jelas dia.

Hal yang sama turut disoroti anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Gerindra, Hamzah. Menurutnya, KPUD Kota Depok seharusnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pilkada Kota Depok.

"Ini sangat disayangkan, padahal target KPU Pusat itu, Kabupaten dan Kota kan minimal 70 persen partisipasi masyarakat untuk bisa memilih," ungkap Hamzah.

3 dari 3 halaman

Bias ke Pemilih Pemula

Hamzah menuturkan, KPUD Kota Depok dinilai kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Adanya sosialisasi KPUD Kota Depok kepada masyarakat, dapat mengarahkan masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Depok maupun Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

"Sarannya sih KPU lebih gencar lagi melakukan strategi sosialisasi di tengah masyarakat, agar warga bisa menggunakan hak pilihnya di 27 November 2024, nanti," jelas dia.

Sebagai informasi tambahan, KPUD Kota Depok mendapatkan anggaran sebesar Rp73 Miliar untuk menyukseskan Pilkada Depok.

Namun hingga kini, sosialisasi baru dilakukan KPUD Kota Depok diantaranya Kejaksaan Negeri Depok, Kesbangpol Kota Depok, Polres Metro Depok.

Berdasarkan data Pilkada Kota Depok 2020, jumlah golput dalam hasil rekapitulasi final KPU Kota Depok, mencapai 481.016 jiwa atau 39,12 persen dari total 1.229.362 daftar pemilih tetap (DPT).

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah suara tidak sah sebanyak 29.391, dan pemilih yang tidak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 451.652 warga pemilik hak pilih.